Breaking News

Mangkrak 7 Tahun, Pembebasan Lahan Warga untuk Akses Jalan Jongkang-Karang Paci Kembali Dianggarkan

Kawasan Desa Jongkang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Warga Desa Jongkang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut kejelasan lahan mereka ke DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi mengatakan, ganti rugi atas lahan yang telah dibebaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar di Desa Jongkang akan dibayarkan bertahap.

Hal tersebut diungkapkan, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan warga Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu. Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi II Firnadi Ikhsan, perwakilan Kecamatan Loa Kulu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Kepala Desa Jongkang dan masyarakat setempat.

"Kami mencoba untuk menganggarkan kembali sebesar Rp50 miliar untuk seluruhnya,” ucapnya, dikutip Senin (14/11/2022). 

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, sejak tujuh tahun lalu, Pemkab Kukar telah menguasai lahan masyarakat. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur jalan penghubung dari Desa Jongkang menuju Karang Paci di Kota Samarinda.

Dalam perjalanannya, pembayaran yang dilakukan pemerintah tak kunjung selesai hingga hari ini. Namun demikian, sebagian masyarakat ada yang sudah menerima dan ada yang belum menerima ganti rugi lahan sama sekali.

Hal ini lah yang diadukan masyarakat, agar Pemkab Kukar mempercepat pembayaran meskipun secara bertahap. "Tapi kita sepakati, ada skala prioritas yang berdasarkan anggaran terbatas akan dilakukan secara bertahap, sekitar Rp17 miliar, dengan utang sekitar Rp20 miliar,” rincinya. 

Ia juga menyebut, pembayaran nantinya akan diprioritaskan kepada pemilik lahan yang sama sekali belum mendapatkan ganti rugi. "Target pembayaran melalui APBD Perubahan 2023, karena APBD 2023 sudah terkunci, jadi bertahap dibayarkan,” tandasnya.

Terpisah, sejak 2018, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sebenarnya ingin menyelesaikan persoalan lahan yang menghambat pembangunan jalan Jongkang-Samarinda, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kukar. 

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar bahkan sudah meminta Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) terkait proses inventarisasi dan pembayaran lahan pada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar pada 2017 lalu.

Namun, akibat kendala anggaran, pembebasan belum terealisasi. Hal ini sempat disampaikan Ketua TP4D Kejari Kukar Herya Sakti Saad.

"Dinas PU meminta Walpam dari TP4D Kukar terkait kendala bagaimana eksekusi pembebasan lahan,” ucapnya menjelaskan hasil pertemuan tersebut. 

Hasilnya, inventarisasi yang dilaksanakan TP4D bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kukar medapati sekitar 180 pemilik lahan yang harus dibayarkan dengan biaya sekitar Rp70 miliar.

"Inventarisasi ini terkait legalitas tanah sebagai dasar membayar dan itu harus CnC (Clear and Clean). Dalam perkembangannya, pada 2017 inventarisasi sudah berlangsung, tapi tidak ada biaya, makanya di-pending. 

Pun demikian, pada 2018 ini apakah dianggarkan atau tidak, itu tanggung jawab Pemkab untuk melaksanakan eksekusi,” bebernya, diwawancara media lokal pada 2018 terkait persoalan itu. (tim redaksi)

#pembebasanlahanwargadesajongkang
#infrastrukturjalanpenghubung
#pemkabkukar
#dinaspu
#kutaikartanegara
#kalimantantimur
#dprdkukar

Tidak ada komentar