Breaking News

Kabar Gembira! Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi di RUU PPSK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Istimewa/ Dok.Kemenkeu

WELFARE.id-Maraknya investasi bodong yang menimpa semua lapisan kalangan, membuat negara didesak untuk memberikan proteksi. Bukan sekedar memberikan proteksi dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tapi juga memberi efek jera secara hukum bagi pelaku kejahatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana membuat ketentuan pidana soal kejahatan di sektor keuangan. Rencana ketentuan itu akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Melalui ketentuan tersebut, maka masyarakat yang menjadi korban kejahatan keuangan akan dimungkinkan untuk mendapatkan ganti rugi. Di antaranya, korban investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam.

"Keberpihakan masyarakat akan diwujudkan dengan pengaturan ketentuan pidana yang berpihak pada pencegahan perlakuan kejahatan yang menikmati hasil kejahatannya, serta ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan oleh lembaga keuangan seperti pinjol ilegal, investasi bodong, dan juga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam," ungkap Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, dikutip Jumat (11/11/2022).

Menurutnya, tata kelola yang baik serta penguatan penegakan hukum di sektor keuangan menjadi salah satu isu yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Terlebih, hingga 2020 ranking Indonesia dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum sangat rendah dibandingkan negara berkembang.

Dia menambahkan, pemerintah ingin menerapkan konsep penegakan hukum kejahatan di sektor ekonomi yang mengedepankan pemulihan kerugian terhadap korban atau restorative justice. "Konsep penegakkan hukum tidak selalu dengan pemberian sanksi pidana, namun mengedepankan agar keadaan pihak yang dirugikan dapat dipulihkan dahulu atau kita kenal dengan prinsip restorative justice," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, kerugian dari korban kejahatan di sektor keuangan bisa dipulihkan, pemerintah juga ingin mempertimbangkan penghindaran pidana kepada pihak yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, pihak yang melakukan kejahatan akan terlebih dahulu diminta untuk mengakui kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada para korban. 

Namun jika itu tidak dilakukan maka opsi terakhir yakni pemidanaan. "Selanjutnya dalam hal pihak yang telah melakukan kerugian atau pelaku tidak pidana ekonomi mengakui dan memberikan ganti rugi sesuai mekanisme yang berlaku. Sehingga keadaan kerugian korban pulih pada keadaan semula, maka penghindaran sanksi pidana berupa penjara perlu dipertimbangkan terhadap tidak pidana tersebut," tuturnya. (tim redaksi)

#menterikeuangan
#srimulyaniindrawati
#ruuppsk
#korbaninvestasibodong
#sanksipidana
#gantirugi
#restorativejustice

Tidak ada komentar