Breaking News

Enumerator BRIN Mundur Massal, Tak Terima Honor Dipotong 80%

Gedung BRIN. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Enumerator program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dikabarkan mengundurkan diri secara massal lantaran honor mereka dipangkas mencapai 80 persen. 

Salah satu enumerator SDKI 2022, Dhinia Eka Wahyuning Resti mengatakan kepada wartawan, para enumerator mengundurkan diri setelah honor dipangkas mencapai 80 persen.

"Info yang barusan saya dapat di grup, semua tim, dari Indonesia timur mundur semua. Jawa itu tinggal yang di Jember dan di Lumajang. Di Bangen masih ada dua tim, Jateng, Jogja. Di Sumatera masih ada yang bertahan," ujar Dhinia, dikutip Kamis (10/11/2022).

Dia menjelaskan, BRIN menjanjikan sejumlah hak keuangan kepada tim enumerator. Untuk tim di Jawa Timur, mendapatkan sekitar Rp30 juta untuk masa kerja 77 hari. 

Namun demikian, janji itu tak bertahan lama. BRIN merevisi hak keuangan enumerator pada hari terakhir pelatihan.

Dia pun mengaku, timnya hanya akan mendapatkan sekitar Rp20 juta jika menyelesaikan survei. Sehingga, dirinya dan kawan-kawan protes dengan pemotongan yang dilakukan secara tiba-tiba.

Bahkan, BRIN juga menghapus sejumlah bagian honor, seperti uang makan dan penginapan. "Sekarang Rp150 ribu per hari dengan masa kerja cuma lima hari. Kalau ditotal, cuma 20 persen," bebernya.

Dia juga menerangkan, seharusnya SDKI 2022 dilakukan pada 13 Oktober hingga akhir 2022. Akan tetapi, para enumerator menolak bekerja karena perlakuan sewenang-wenang BRIN.

"Gara-gara teman-teman ngerasa enggak cocok dengan kontraknya, minta dipertimbangin lagi, tetapi malah jadinya kayak gini," kesalnya.

BRIN sendiri telah membantah laporan terkait pemotongan honor enumerator SDKI Tahun 2022. Melansir CNN Indonesia, Kamis (10/11/2022), Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, sejauh ini belum ada kontrak antara pihaknya dengan para enumerator. 

Dengan demikian, istilah “pemotongan honor” ia nilai kurang tepat. "Memang belum berkontrak. Jadi, belum ada nominalnya. Karena itu, saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80 persen, nominalnya saja belum ada,” kata Handoko.

Ia pun juga membantah kabar yang menyebut para enumerator SDKI 2022 mundur massal. Handoko menegaskan, bahwa BRIN baru memiliki “calon-calon enumerator".

Artinya, para peneliti ini belum bisa dikatakan sebagai enumerator karena mereka baru mengikuti perekrutan dan pelatihan. "Intinya, mereka baru ‘calon’ petugas dan belum ada penugasan. Jadi, mundur dari apa? Penugasan saja belum ada,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa SDKI baru dilakukan pada awal 2023. Oleh karena itu, ia mengaku tidak paham soal honor terpotong hingga 80%.

"SDKI memang direncanakan fokus di awal 2023 untuk pelaksanaan lapangannya, agar data bisa konsisten dengan fokus pelaksanaan yang diupayakan sependek mungkin. Lho lha memang belum berkontrak, jadi ya belum ada nominalnya. Karena itu saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80%, nominalnya saja belum ada," elaknya lagi.

SDKI sendiri merupakan salah satu survei sosial kependudukan yang dilakukan secara berkala, 5 tahun sekali, sejak 1987. Pada SDKI 2022, BRIN berkesempatan menjadi penyelenggara survei tersebut. (tim redaksi)

#brin
#survei 
#enumerator
#dugaanpemotonganhonor
#sdki
#pelatihanenumerator

Tidak ada komentar