Dituding Memihak Armenia, Azerbaijan Kecam Prancis dalam KTT La Francophonie
WELFARE.id-Pemerintah Azerbaijan, pada Minggu (20/11/2022), mengecam Prancis dan Armenia setelah kedua negara itu menggelar KTT La Francophonie di Tunisia. Pasalnya, muatan dalam pertemuan itu lebih memihak Armenia.
Setelah konflik Armenia-Azerbaijan pecah tahun ini, Prancis dan Amerika Serikat (AS) menyatakan simpati dan kepeduliannya terhadap Armenia.
Sedangkan Rusia cenderung bersikap netral dan terus mendorong agar kedua negara berdamai lewat proposal yang diajukannya.
Usai pertemuan itu, Azerbaijan sebut Armenia provokatif. Keterangan di atas disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Azerbaijan. Dia menyebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Armenia, Ararat Mirzoyan, menyampaikan provokasi sebelum menghadiri KTT La Francophonie di Tunisia.
"Sesuai proposal resolusi situasi krisis dalam Francophonie, Mirzoyan mengatakan bahwa seluruh anggota dan pemerintah La Francophonie menyatakan solidaritasnya kepada Armenia. Ini membuat masalah seakan menjadi miliknya. Padahal konflik seharusnya melibatkan semua pihak," tutur Kemlu Azerbaijan seperti dilansir RFE/RL.
Azerbaijan juga melayangkan kritik kepada seluruh anggota La Francophonie yang cenderung mendeklarasikan keberpihakannya kepada Armenia dan menunjukkan sikap anti-Azerbaijan.
Azerbaijan juga percaya bahwa dokumen final itu mengandung beberapa elemen yang tidak dilibatkan dalam yuridiksi dalam organisasi tersebut. Pihaknya juga menuduh Armenia dapat menggunakan elemen tersebut untuk melanjutkan propaganda politiknya.
Pada KTT La Francophonie di Tunisia, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan kembali bertemu. Keduanya membicarakan masalah keamanan di Kaukasus Selatan bersama dengan pemimpin negara lainnya.
Keduanya juga bertukar ide mengenai pembentukan kesepakatan dalam penyelesaian konflik kedua negara lewat empat pihak, yakni Armenia, Prancis, Azerbaijan, dan Presiden Dewan Eropa yang diselenggarakan di Praha pada Oktober lalu.
"Pentingnya implementasi langkah ini ditujukan untuk memperkuat kestabilan dan keamanan di Kaukasus Selatan. PM Pashinyan menekankan kebutuhan mengeliminasi konsekuensi agresi Azerbaijan dan penarikan langsung unit militer Azerbaijan dari wilayah Armenia," paparnya.
Lantaran Yerevan menyebut Azerbaijan telah mengokupansi teritorinya yang dicaplok sebagai rentetan inkursi sejak Mei 2021. Sebaliknya, Azerbaijan menolak seluruh klaim yang disebutkan Armenia.
Sebelumnya, Senat Prancis setuju berikan memberikan sanksi kepada Azerbaijan. Pekan lalu, Senat Prancis sudah menyetujui pemberlakuan sanksi kepada Azerbaijan dan menyetujui Prancis mengakui Republik Nagorno-Karabakh. Namun, keputusan ini dikhawatirkan dapat memperparah konflik Armenia-Azerbaijan dan mempertanyakan integritas teritorial Azerbaijan.
Dilaporkan Modern Diplomacy, pendekatan satu pihak yang dilakukan Prancis ini dikhawatirkan akan menyulut ketegangan kepada Azerbaijan. Pasalnya, tempat yang saat ini diduduki oleh tentara Azerbaijan adalah wilayah yang tidak memiliki delimitasi selama 30 tahun terakhir.
Hal ini karena pendudukan Armenia dilakukan sejak awal pecahnya perang di Nagorno-Karabakh pada awal 1990-an.
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, menyebut bahwa hubungan Azerbaijan-Prancis di bawah pemimpin sebelumnya cenderung baik, tapi sekarang menjadi rumit. Ia menyebut pemimpin Prancis dulu kepada diaspora Armenia di negaranya cenderung netral, beda dengan sekarang yang lebih memihak. (tim redaksi)
#konflikduanegara
#azerbaijan
#armenia
#prancis
#kaukusselatan
#republiknagorno-karabakh
Tidak ada komentar