Breaking News

Dinilai Gagal Awasi Izin Edar hingga Anak Jadi Korban, Legislator Kompak Desak Kepala BPOM Mundur!

Kepala BPOM Penny K Lukito. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Anggota Komisi X DPR RI Robert J Kardinal mendesak, harus ada yang bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan, gagal ginjal akut yang menyebabkan 143 lebih anak meninggal dunia. 

Politisi Partai Golkar itu menuntut agar Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito segera mengundurkan diri. 

Kepala BPOM, dinilai Robert telah gagal melakukan pengawasan dalam peredaran obat-obatan di masyarakat. Sehingga ratusan anak-anak tidak berdosa menjadi korban.

"BPOM dan aparatnya yang ikut bertanggung jawab sebaiknya meletakkan jabatan atas kelalaian mereka. Tidak perlu menunggu dipecat," tegasnya, dikutip Sabtu (5/11/2022).

Ia juga menegaskan, kematian 143 anak akibat gagal ginjal akut ini merupakan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Pelajaran berharga bagi dunia kesehatan Tanah Air. 

Bencana ini harus menjadi bahan evaluasi dan instropeksi mendalam bagi BPOM dalam menjalankan fungsinya. "Ini terjadi karena BPOM tidak bekerja. Karena itu, pejabat di BPOM ini sudah layak dipecat dan dituntut pidana," desaknya lagi.

Robert juga menyebut, sebaiknya BPOM RI harus banyak belajar dari BPOM Singapura. Robert menilai, BPOM RI baru bereaksi setelah muncul korban jiwa yang diduga akibat meminum obat sirup yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). 

Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, sampai dengan 31 Oktober 2022, jumlah kasus gagal ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) mencapai 304 kasus.

Pernyataan politisi Partai Golkar itu juga diamini anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Rizal. Bahkan Rizal juga mengatakan, jika kejadian ini terjadi di negara lain, para pejabat pemerintahan yang terkait pasti sudah mengundurkan diri karena malu atas kelalaian mereka.

"Kalau di negara luar, tragedi seperti ini, pejabatnya biasanya ada yang mundur karena kelalaiannya. Tapi di sini belum ada," sindir Rizal.

BPOM sebagai ujung tombak pengawasan izin edar makanan dan obat-obatan di Indonesia, terkesan tidak melakukan pengawasan lanjutan terhadap produk obat-obatan yang diproduksi oleh produsen farmasi. 

Ia juga menilai, dengan adanya kasus cemaran EG dan DEG di obat sirup anak hingga menyebabkan kematian pada anak, kinerja BPOM sebagai pengawas mendapat sorotan serta kritikan dari masyarakat luas.

"Ketika farmasi mengeluarkan produk, apakah diperiksa oleh BPOM atau tidak? Atau dibiarkan? Atau hanya satu kali saja pemeriksaan, setelah itu tidak ada pengawasan lagi dikemudian hari. 

Terbukti ada kelebihan EG dan DEG. Ini harusnya menjadi perhatian BPOM. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat berat," tegasnya, saat menghadiri Rapat Kerja Komisi IX DPR-RI, pekan ini.

Menurut catatan Rizal, sejatinya kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga akibat cemaran EG dan DEG di obat sirup, sudah mulai meningkat pada Agustus 2022. Namun BPOM baru aktif mengatasi dan mengambil langkah penyelesaian pada akhir Oktober 2022.

Rizal juga menyebut, kedepannya agar BPOM mau menyerahkan hasil investigasinya terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang produknya diduga mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. "Saya juga minta, hasil investigasi dari BPOM yang diserahkan ke kepolisian, harus diumumkan ke publik,” tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menilai peran BPOM dalam melakukan pengawasan obat bersifat pasif. "Disebutkan, pemilik izin obat wajib melakukan pemantauan khasiat, keamanan dan mutu obat selama obat diedarkan dan melaporkan hasil kepada Badan. 

Kami melihat bahwa dalam hal ini posisi Badan POM dalam melakukan pengawasan obat secara garis besar bersifat pasif,” ujar Politisi PDIP tersebut.

Padahal seharusnya, BPOM perlu terlibat lebih aktif dalam mengusut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam industri farmasi. Baik terkait dengan kasus yang merebak saat ini maupun pengawasan berkala. 

Bahkan menurutnya, seharusnya ada tindakan tegas melalui jalur hukum bagi industri yang menyalahi aturan. "Izin edar itu darimana kalau bukan dari BPOM? Ini harus dikejar dulu, harus ditindak dengan hukum pidana. Ini tetap harus ditelusuri,” tegas Legislator Dapil Bengkulu itu.

Sebelumnya dalam rapat, Penny mengatakan, EG dan DEG tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pada produk obat yang diminum, namun cemaran EG/DEG pada obat dimungkinkan ada dalam ambang batas aman atau Maximum Tolerable Daily Intake (MTDI) cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg/kg BB/per hari. Cemaran tersebut umumnya berasal dari pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol. 

Tidak terdapat standar internasional cemaran EG/DEG dalam produk obat. Acuan BPOM adalah Farmakope Indonesia dan/atau standar lain sesuai UU 36/2009 tentang Kesehatan. (tim redaksi)

#kepalabpomdidesakmundur
#pennyklukito
#kepalabpom
#legislator
#anggotadprri
#gagalginjalakutpadaanak
#cemaranegdandeg
#obatsirup
#industrifarmasi

Tidak ada komentar