Dicecar Anggota DPR Soal 90% Tambang Nikel Dikuasai Tiongkok, Menteri ESDM Pilih Diam

Aktivitas tambang nikel. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Isu berkembang di masyarakat dan kalangan pengusaha, bahwa perusahaan Tiongkok menguasai tambang yang ada di Indonesia. Bahkan kabarnya, perusahaan tambang Tiongkok menguasai 90 persen nikel yang ada di Indonesia.

Mendengar adanya fakta tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/11/2022). Zulfikar menekankan untuk tidak terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel. 

Pasalnya, penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan. Ia menegaskan meski dibilang ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran. 

Ia lantas menyinggung soal fakta Tiongkok mengantongi pendapatan Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. "90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. 

Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut,” ucapnya sembari bertanya.

Ia lantas melanjutkan, bagaimana bisa Tiongkok menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat.

Mendengar pertanyaan tersebut, Arifin Tasrif menjawab, bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Namun, ia tak menjawab pernyataan Zulfikar soal 90 persen tambang nikel di RI kini dikuasai Tiongkok.

"Saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang kita proses, kemudian kita masuk ke ferro nickel, dan arah hilirisasi kita nanti kita harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai,” jelas Arifin dalam rapat.

Terlepas dari itu, soal tambang nikel Indonesia dan Tiongkok, sempat menjadi perdebatan antara Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dengan Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Panjaitan. Kala itu, JK menyayangkan dominasi tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok di dalam industri nikel Tanah Air. 

Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, tapi pekerjanya, mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan TKA asal Tiongkok. "Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua Tiongkok, dari daratan sampai tukang las,” ujar Jusuf dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10/2022) lalu.

Namun, kritik JK itu dibantah Menko Marves Luhut Panjaitan. Menurut Luhut, tenaga kerja Tiongkok memang mendominasi smelter nikel. Tapi tambahnya, itu hanya pada masa konstruksi 2014 silam. 

Ia mengklaim saat ini sudah lebih banyak tenaga kerja Indonesia di proyek itu. "Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia pergi saja lihat ke sana,” ucapnya dalam acara tersebut. (tim redaksi)

#smelternikel

#tambangnikel

#hilirisasinikel

#isutambangnikeldikuasaitiongkok

#menteriesdm

#arifintasrif