Desak Kapolri Usut Pengakuan Ismail Bolong, Legislator: Soal Isu Setoran dan Oknum Mafia Tambang

Aktivitas pertambangan. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Video viral pengakuan Aiptu Ismail Bolong terkait dugaan back up atau koordinasi pertambangan ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan nama petinggi Polri mendapat respons banyak pihak. Anggota legislator pun ikut bersuara.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merespons hal itu. "Seperti apapun isi video Ismail Bolong, layak untuk ditindaklajuti oleh aparat Kepolisian. Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar yang idealnya bisa diselesaikan oleh Kapolri,” kata Didik, dikutip Selasa (8/11/2022).

Menurut politisi Partai Demokrat, hal tersebut membutuhkan keseriusan Kapolri mereformasi internal Korps Bhayangkara. Ia meminta perbaikan harus nyata, utuh, terintegrasi, dan berkesinambungan. 

"Tertibkan dan tindak tegas setiap oknum anggota dan pimpinan yang terindikasi melakukan penyimpangan. Bagaimana mungkin polisi bisa menegakkan hukum setegak-tegakknya dan seadil-adilnya jika aparatnya terindikasi korup?” ujarnya.

Pihaknya sebagai mitra kerja Kapolri segera menindaklanjuti isu ini. Karena terkait integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas kepolisian. 

Jika tidak, dirinya takut dapat berpotensi menimbulkan spekulasi luar yang memengaruhi soliditas anggota dan pimpinan Polri. "Demikian juga bisa berpotensi mengoyak keadilan publik. Idealnya, jika Polri akan melakukan pemeriksaan maka meminta keterangan, klarifikasi, dan konfirmasi seluruh pihak yang terkait ya harus dilakukan termasuk konfrontir,” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga meminta Polri mengusut tuntas soal setoran untuk petinggi Polri dalam bisnis tambang ilegal yang diungkap Ismail Bolong dalam sebuah video.

Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap secara transparan data yang disampaikan mantan polisi berpangkat Aiptu itu. "Lebih baik dibuktikan secara terbuka agar semua pihak mengetahui duduk perkaranya,” kata Sahroni kepada wartawan, dikutip Selasa (8/11/2022).

Sebelumnya, Ismail dalam video pertama yang beredar di dunia maya mengaku menyetor uang Rp6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Pria yang pernah menjadi anggota polisi itu menyetor uang agar bisnis haramnya memperoleh perlindungan. 

Namun, Ismail mengubah keterangan dalam video berikutnya. Dia malah membuat klarifikasi yang menyebut pernyataan soal setoran uang itu dibuat atas tekanan eks Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan. 

Sahroni mengatakan, semua pihak yang terseret dari pernyataan Ismail bisa dimintai keterangan. Setidaknya, Polri perlu mengungkap kebenaran atas video tersebut agar nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tak tercoreng. 

"Iya periksa semua itu lebih baik, agar nama baik Kabareskrim benar-benar dipulihkan untuk tidak menjadi fitnah lagi,” kata legislator Partai Nasdem itu.  Sahroni mengatakan, pernyataan Ismail yang berubah-ubah seperti terekam dalam video bisa dilaporkan, karena memuat fitnah kepada Komjen Agus. 

"Nama baik Kabareskrim tercemar dan yang bersangkutan (Ismail, red) bisa dilaporkan pencemaran nama baik,” kata pria berjuluk Crazy Rich Tanjung Priok itu. Dalam video viral tersebut, Aiptu Ismail Bolong mengaku mengepul dan menjual batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar tiap bulannya.

"Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar dengan setiap bulannya," kata Ismail Bolong dalam videonya. Kemudian, Ismail juga mengeklaim sudah berkoordinasi dengan petinggi Kabareskrim Polri. 

Ada uang yang diberikan tiga kali sebagai upah koordinasi. "(Diberikan) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus," kata Ismail dalam video yang kemudian sudah ia klarifikasi. (tim redaksi)

#tambangilegal

#isumafiatambang

#videoviralismailbolong

#seretnamapatipolri

#legislator

#anggotadprri