Breaking News

Buruh Minta Kenaikan UMP 13% Pengusaha Menolak, Ini Hitungan Pengamat Ekonomi dan Menaker

Aktivitas buruh di pabrik. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menggodok formulasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023. Bersamaan dengan hal tersebut, para buruh/pekerja telah menyuarakan agar upah minimum 2023, naik 13%.

Terkait tuntutan para buruh/pekerja tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, masih mengolah data terbaru terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penetapan upah minimum.

"Kami sudah terima data dari BPS. Dari data ini selanjutnya kami olah dan kami serahkan ke gubernur sebagai dasar penetapan UMP. Kalau dilihat dari data BPS, relatif akan ada kenaikan dibandingkan dengan UMP 2022,” kata Menaker, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, dikutip Kamis (10/11/2022).

Dia menambahkan, sebelumnya pada 1 November 2022, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Daerah. Kemenaker juga telah mendengar masukan dari berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta dari serikat pekerja/ buruh.

"Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat penetapan upah minimum. Penetapan akan berjalan sesuai dengan jadwal. Tanggal 21 November 2022 gubernur akan mengumumkan UMP dan tanggal 30 November 2022 gubernur akan menetapkan UMK. Jadi tentu sesuai tahapannya,” janjinya.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi buruh yang meminta upah minimum provinsi (UMP) naik 13 persen tahun depan. Ia mengatakan, konsep utama upah minimum ini untuk perlindungan sosial dan saat ini tak bisa dipungkiri, semakin dibutuhkan di tengah kondisi tekanan daya beli yang terjadi.

"Upah minimum memang sebagai stimulus ekonomi, sehingga dengan upah minimum yang naik setidaknya di atas angka inflasi itu memberikan ruang bagi peningkatan konsumsi rumah tangga,” dukungnya, melansir tempo.co, Kamis (10/11/2022). Dengan alasan tersebut, lanjutnya, upah minimum setidaknya bisa lebih tinggi daripada inflasi, artinya naik bisa 7-8 persen.

"Itu minimum ya," imbuhnya cepat. Namun masalahnya, ada pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dinilai seolah-olah mengacu formulasi dari upah minimum.

"Kenaikannya relatif kecil jadi mungkin perlu ada revisi juga terkait dengan PP 36. Sehingga memang keberadaan upah minimum saat ini seharusnya lebih berpihak pada pemulihan ekonomi dari sisi pekerja," tuturnya.

Sementara, sebelum ada UU Cipta Kerja di PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, formulasi kenaikan upah minimum berasal dari inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Itu juga yang menjadi tuntutan para buruh, mengembalikan lagi PP 78 tahun 2015.

"Formulasi upah minimum adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, kalau inflasi sekarang hampir 6 persen secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 5 persen ya 6 ditambah 5 jadi 11 persen naiknya,” ucap Bhima.

Menanggapi tuntutan buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) seperti biasanya, tak sepaham. Mereka menilai, tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13% tidak rasional. 

Apalagi, saat ini kondisi dunia usaha cukup terpengaruh tekanan ekonomi global. Beberapa negara yang menjadi pangsa pasar pengusaha mulai menurunkan ordernya karena daya beli masyarakat melemah. 

Alhasil, pendapatan perusahaan juga menurun. "Kita perlu melihat data, bahwa tahun 2022 ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, karena kalau kita lihat, di tahun 2022 sudah terjadi PHK lebih dari 80 ribu karyawan," ujar Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani, melansir Market Review IDXChanel, dikutip Kamis (10/11/2022).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum hingga 13% kurang ideal jika melihat lebih jauh kondisi ekonomi makro, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tuntutan ini juga dinilai kurang tepat jika mengacu pada aturan yang ada.

"Kalau kita lihat dari berbagai sumber, tuntutan sampai 13%, sebenarnya angka itu tidak ideal, ketika kita mengacu pada UU CK (Cipta Kerja) yang ada," sambungnya. Ajib menjelaskan, dalam PP No. 36 Tahun 2021 sebagaimana aturan turunan dari UUCK yang mengatur formula kenaikan upah memiliki dua variabel utama, yaitu menghitung dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini bergerak di angka 5,2-5,4% maksimal, kalau kita asumsikan inflasi tumbuh di angka 4%," rincinya. Melihat angka tersebut, maka pengusaha menilai angka yang paling rasional untuk kenaikan upah pada tahun 2023 mendatang di kisaran 8-9% saja. 

Hal itu belum ditambah oleh asumsi kondisi ekonomi tahun 2023. "Perlu jalan tengah yang baik sehingga terbangun hubungan industrial yang baik antara pemberi kerja dan karyawan," harapnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. KSPI juga menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Adapun yang menjadi dasar tuntutan kenaikan upah 13% adalah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi diperkirakan 6,5%. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan 4,9%. "Jika ditotal didapat angka 11,4. Ditambah nilai produktivitas, maka sangat wajar jika kenaikan tahun 2023 adalah 13%,” kata Iqbal.

Pihaknya juga meminta pemerintah dan Apindo tidak bermain-main dengan alasan pandemi dan resesi global untuk menjadi dasar kenaikan UMK 1-2%. "Ancaman resesi belum begitu mengancam Indonesia. Ukurannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi masih positif," tegasnya. (tim redaksi)

#upahminimumprovinsi
#upahminimumkabupaten
#tuntutanburuh
#kenaikanupahburuh
#inflasi
#apindo
#menakeridafauziyah
#ancamanresesi
#perlambatanekonomiglobal

Tidak ada komentar