Breaking News

Bernilai Rp30 M, KPK Hibahkan Sitaan Korupsi Anas Urbaningrum dan Emirsyah ke TNI AU

Ilustrasi (net) 

WELFARE.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset tanah dan bangunan milik terpidana korupsi Anas Urbaningrum dan Emirsyah Satar senilai Rp 30 miliar kepada TNI Angkatan Udara (AU). 

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, hari ini, Selasa (8/11/2022). “KPK menyerahkan aset berupa tanah beserta bangunan di atasnya senilai Rp30.940.375.000 yang merupakan barang rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi kepada TNI Angkatan Udara (AU) melalui Kementerian Pertahanan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya. 

Barang yang dihibahkan, yakni sebidang tanah seluas 639 meter persegi, bangunan rumah seluas 236,28 meter persegi, 134 meter persegi, dan 331,38 meter persegi. Lalu, bangunan musala seluas 8,64 meter persegi; dan bangunan pendopo seluas 68 meter persegi. Sejumlah aset tersebut berlokasi di Jalan Teluk Semangka Blok C9 Kavling Nomor 1 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Selain itu, ada pula sebidang tanah seluas 374 meter persegi; bangunan rumah seluas 532,5 meter persegi; dan bangunan pos satpam seluas 4,76 meter persegi di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil No. 7-8, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Sebagai informasi, Anas merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010-2013 yang tersandung korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pada 2010-2012. 

Sementara itu, Emirsyah Satar merupakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Ia dinyatakan bersalah dalam suap pengadaan dan mesin di perusahaan negara itu. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pemanfaatan aset barang rampasan dengan mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) atau hibah merupakan upaya KPK dalam optimalisasi asset recovery. Aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas. 

Ke depannya, KPK membuka kesempatan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan barang rampasan dari para koruptor melalui cara sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatan. "Untuk mengoptimalkan barang rampasan KPK, selain melalui lelang dan PSP/hibah, dalam waktu dekat KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) akan mulai melaksanakan Pemanfaatan Barang Rampasan (paras) dengan menyewakan aset rampasan yang nantinya bsia diakses melalui situs: paras.kpk.go.id secara terbuka dan transparan," tukasnya. 

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo pun mengapresiasi langkah KPK yang menyerahkan aset hasil rampasan penanganan tindak pidana korupsi kepada TNI AU. 

"Forum ini bukti kerja sama Kementerian Pertahanan cq TNI AU, KPK, dan Kementerian Keuangan sesuai bidang perannya masing-masing. Sehingga hari ini, TNI AU mendapatkan bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi Jaksel dan Jaktim," katanya. (tim redaksi) 

#kpk
#hibah
#kpkhibahkantanhsitaan
#tniau
#anasurbaningrum
#emirsyahsatar

Tidak ada komentar