Breaking News

Wanda Hamidah Minta Surat Pengadilan Eksekusi Rumah, Tohom Purba: Lahan Ini Tak Sengketa!

KRT Tohom Purba, kuasa hukum pemegang SHGB atas nama KPH H. Japto S. Soerjosoemarno di Jalan Ciasem, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Aksi perlawanan yang dilakukan Wanda Hamidah terkait pengosongan rumah yang dia klaim milik keluarganya berlokasi di Jalan Ciasem, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, membuat sejumlah pihak angkat bicara.  

Salah satunya adalah KRT Tohom Purba kuasa hukum pemegang SHGB atas nama KPH H. Japto S. Soerjosoemarno. Dia menegaskan kalau tanah kediaman keluarga Wanda Hamidah tidak dalam sengketa.

Diketahui, dalam Sertifikat HGB No.1000/Cikini seluas 765 meter persegi (M2) dan Sertifikat HGB No. 1001/Cikini seluas 534 M2 yang terletak di Jalan Ciasem No 2 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah atas nama KPH Japto S Soerjosoemamo, S.H selaku pemilik.

”Lahan itu dibeli secara resmi oleh Pemuda Pancasila 10 tahun lalu dengan uang dari gotong royong kader-kader Pemuda Pancasila yang diatasnamakan Ketua Umum MPN PP Bapak KPH H. Japto S. Soerjosoemarno, S.H. dengan tujuan untuk membangun Kantor Pusat Pemuda Pancasila, dan proses ini melalui rangkaian cukup panjang sampai  ke Ombusman dan dilanjutkan ke Pemprov DKI, artinya proses ini tidak serta merta di lakukan," ujar Tohom dikutif Sabtu (15/10/2022).

Dia juga menjelaskan bahwa pihak dari Wanda Hamidah bersikeras meminta putusan pengadilan, sementara tidak ada pihak yang menggugat.

”Jadi jelas, lahan ini tidak sengketa, buktinya SP 1,2 dan 3 dari Wali Kota Jakarta Pusat tidak ada pihak yang menggugat, dan kami sudah melakukan somasi dua kali, sudah dua kali juga bertemu dengan pak Hamid (pemilik rumah) untuk mediasi,” paparnya juga. 

Mediasi itu dilakukan pada September 2022, tetapi hasil mediasi tidak diindahkan oleh penghuni tanah. ”Sehingga pihak Wali Kota Jakarta Pusat mengambil langkah tegas dengan melakukan pengosongan," paparnya juga. 

Menurutnya lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat yang melakukan eksekusi terkait lahan milik kliennya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang mana dalam tahapannya terdapat beberapa proses dalam 5 bulan terakhir.

”Melalui pertemuan dengan pihak-pihak terkait,  dasar somasi yang di lakukan klien kami kepada para penghuni, pihak wali kota melakukan tindak lanjut dengan melakukan rapat kordinasi dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada penghuni, dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1, 2 dan 3, baru setelah itu dilakukan eksekusi,” paparnya. 

Sekretaris Pusat BPPH Pemuda Pancasila itu juga mengatakan penertiban ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. 

"Proses yang terjadi hari ini adalah bagian dari tahapan yang telah dilakukan oleh klien kami yang meminta perlindungan hukum kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas melakukan eksekusi atas lahan milik klien kami," cetus Tohom juga.

Lebih lanjut dia juga menerangkan bahwa kliennya telah memberikan uang kerohiman yang cukup bagi para penghuni sebagai bentuk kemanusiaan dan itikad baik, terhadap beberapa objek yang telah tereksekusi.

"Pihak-pihak yang menghalangi proses eksekusi ini seperti saudari Wanda Hamidah yang mengklaim di sejumlah media massa bahwa rumah tersebut adalah milik dia, diduga melakukan pembohongan publik. Yang bersangkutan tidak memiliki bukti hak atas tanah dan bangunan itu," cetus Tohom juga.

Dia juga menegaskan kalau Wanda Hamidah tidak memiliki hak sama sekali, secara hukum atas tanah tersebut. ”Tentu akan kami pikirkan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan atas berita-berita yang telah dia sampaikan di media massa," tandasnya juga. 

Untuk diketahui, proses eksekusi atau pengosongan paksa rumah yang ditinggali Wanda Hamidah dan keluarganya ini dilakukan oleh Pemkot Jakarta Pusat.
"Kami berharap semua bisa tuntas sesegera mungkin," tandas Tohom lagi.

Sementara itu, Kabag Hukum Wali Kota Jakarta Pusat, Ani Suryani mengatakan dasar penghuni atas nama Hamid Husein ini menempati rumah tersebut tidak memiliki dasar atau riwayat perolehan atas penghunian yang dilakukan. 

”Yang bersangkutan hanya mendalilkan Surat Izin Perumahan (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta atas nama almarhum Drs Idrus Syech Abubakar dengan No. TS.1.03/ 0004/02.09 Tanggal 3 Februari 2006,” terangnya. Tetapi, katanya lagi, SIP itu telah berakhir pada tanggal 3 Februari 2009 lalu. (tim redaksi)


#eksekusilahan
#tanahdicikini
#wandahamidah
#pemudapancasila
#japtos.soerjosoemarno
#pemkotjakartapusat

Tidak ada komentar