Breaking News

Klaim Temani Jokowi Temui Presiden FIFA, Ketum PSSI Urung Diperiksa Hari Ini

Ketua Umum PSSI M Iriawan. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan masih terus berlanjut. Pemeriksaan terhadap Ketua Umum PSSI M Iriawan terkait kasus kerusuhan Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur seharusnya digelar Selasa (18/10/2022) hari ini.

Namun, pemeriksaan ditunda. Penundaan pemeriksaan atas permintaan PSSI yang berkirim surat kepada Polda Jatim dengan alasan Ketua Umum PSSI tengah mendampingi Presiden FIFA.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, pemeriksaan terhadap Ketua Umum PSSI M Iriawan dan Wakil Ketua PSSI Iwan Budianto akan dijadwalkan ulang oleh penyidik. Kapasitas pemeriksaan keduanya oleh Ditreskrimum Polda Jatim sebagai saksi.

Dirmanto menambahkan, selain adanya permintaan penundaan tersebut, PSSI juga meminta pemeriksaan dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2022. Rencananya, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim akan menjadwalkan ulang pemeriksaan sebagai saksi terhadap Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua PSSI. 

Sementara itu, sebelumnya juga telah diperiksa Irjen (Purn) Sudjarno, Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai saksi. Dalam pemeriksaan selama 7 jam tersebut, Direktur PT LIB didampingi kuasa hukum dicecar terkait tugas PT LIB selaku operator liga hingga penyusunan jadwal pertandingan. 

Sementara itu, terkait kasus ini penyidik Reskrimum Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 34 orang saksi. Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) Mahfud MD membeberkan laporan dan rekomendasi Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi. 

Dalam satu laporannya, Mahfud menyebut stakeholder sepakbola Indonesia harus bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Menurut Mahfud, selama pemeriksaan, stakeholder cenderung menghindar dan cuci tangan terhadap Tragedi Kanjuruhan. 

Para stakeholder ini berlindung di bawah aturan-aturan yang ada. "Ternyata juga, dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholder saling menghindar dari tanggung jawab, semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah," kata Mahfud dalam konferensi pers, Jumat (14/10/2022) pekan lalu.

Lebih lanjut, temuan pemeriksaan ini telah disampaikan ke Presiden Jokowi. Tak hanya temuan, sejumlah rekomendasi dari berbagai kementerian juga ditulis satu per satu dalam 124 lembar halaman.

"Oleh sebab, itu kami sudah menyampaikan pada presiden, semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholder baik dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes sudah kami tulis satu per satu di dalam 124 halaman," jelasnya. Kemudian, lanjut dia, di dalam catatan dan rekomendasi, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya tidak ada yg salah. 

"Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini sudah kami laksanakan, yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai statuta FIFA," imbuh Menkopolhukam.

Untuk itu, Mahfud menegaskan, pertama, PSSI sebagai induk organisasi Sepakbola di Tanah Air harus ikut bertanggung jawab. Tak hanya pengurusnya, tetapi juga seluruh sub organisasinya.

"Sehingga di dalam catatan kami, disampaikan bahwa Pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama pada aturan resmi," terang Mahfud.

"Yang kedua rasa moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasarkan aturan namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma sering kali tidak jelas, bisa dinormalisasi, maka naik ke asas, tanggung jawab ke asas itu keselamatan rakyat, itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada," tegasnya. (tim redaksi)

#tragedikanjuruhan
#ketumpssi
#pssi
#miriawan
#iwanbule
#tgipf
#mahfudmd
#fifa

Tidak ada komentar