Breaking News

Pernah Dipanggil KPK, Heru Budi Hartono Sosok Kuat Pengganti Anies

Heru Budi Hartono. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Rapat tim penilai akhir penetapan penjabat Gubernur DKI Jakarta telah digelar di Istana Merdeka, Jumat (7/10/2022). Hasilnya, nama Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menguat menjadi sosok pemimpin sementara DKI Jakarta hingga 2024. 

Presiden Jokowi yang akan mengumumkan hasil pasti apakah Heru benar-benar akan memimpin DKI Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono maupun pihak istana lainnya belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu tersebut. 

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada wartawan menyampaikan selamat atas ditetapkannya Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies percaya dengan rekam jejak yang dimiliki Heru akan menjadi bekal dalam memimpin Jakarta.

Kabar penunjukan ini juga sudah dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Tetapi hingga hari ini, Presiden Jokowi belum menerbitkan dokumen yang memastikan penunjukan Heru Budi. 

Biasanya, kepastian itu tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres). Sementara itu, beberapa hari belakangan ini kembali beredar rekam jejak Heru Budi Hartono terkait sejumlah kasus yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta ia sempat diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap reklamasi pantai Jakarta.

Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Itulah sebabnya, menurut pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, seandainya benar-benar diangkat menjadi Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono harus bisa mengklarifikasi kaitan dirinya dengan kedua kasus itu secara jelas.

Senada dengan itu, pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan, Heru Budi Hartanto juga pernah dipercaya Gubernur Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. 

Ia juga mengingatkan, Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016. 

Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta. Dirinya menilai, sebaiknya jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta diserahkan kepada sosok yang mengenal sepak terjang dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan gubernur sebelumnya.

"Jika diserahkan kepada calon yang belum memahami pola kerja gubernur sebelumnya dikhawatirkan terjadi upaya perubahan mekanisme tata kelola secara ekstrem. Sehingga mengganggu kestabilan yang telah terbangun,” sarannya.

Sekilas profil 

Heru Budi Hartono sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta sejak 1993 dengan menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara. Pada masa Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara. 

Ia menjadi Kepala Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah pada 2015. Ia juga yang hampir menjadi pendamping Ahok pada Pilkada 2017 melalui jalur indepeden. 

Karena tidak jadi maju di pentas Pilgub, Heru ditarik Jokowi menjadi Kepala Sekretariat Presiden pada Juli 2017.  Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama untuk menggantikan Anies Baswedan. Selain Heru, ada nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. (tim redaksi)

#herubudihartono
#calonkuatpenjabatgubernurdkijakarta
#kepalasekretariatpresiden
#orangkepercayaanjokowi
#presidenjokowidodo
#menggantikananiesbaswedan
#penjabatgubernurdkijakarta

Tidak ada komentar