Breaking News

Kementerian ATR Ungkap Lingkaran Setan Mafia Tanah, Ini Dia Mereka!

Ilustrasi (net) 

WELFARE.id-Kasus mafia tanah masih meraja lela di Indonesia. Mulai dari 2018 atau sejak Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah dibentuk hingga 2021, telah menangani 244 kasus mafia tanah. 

Masih banyaknya kasus mafia tanah tak lepas dari lingkaran setan yang dari pejabatnya sendiri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, lima oknum pejabat yang terlibat dalam konflik mafia tanah, termasuk di lingkungan BPN hingga mitra kerjanya sendiri, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, sudah banyak laporan dari masyarkaat yang masuk terkait keterlibatan PPAT dalam kasus pelik soal pertanahan di tanah air ini. "Dari hasil yang saya dapatkan di lapangan ada lima oknum mafia tanah yang bermain," kata Hadi, dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Minggu (9/10/2022). 

Mereka yakni, pertama, oknum pegawai BPN yang sampai saat ini masih terus ditertibkan agar tidak lagi terjerumus kegiatan mafia tanah. Kedua, oknum pengacara. Ketiga adalah oknum PPAT. 

Untuk diketahui, PPAT sendiri memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi program prioritas Kementerian ATR/BPN yakni percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan menyelesaikan kasus sengketa hingga memberantas mafia tanah. "Kalau ada yang ketahuan ingat janji saya pasti selesai," tandasnya. 

Tak hanya itu, Hadi juga membeberkan oknum keempat, yaitu camat sebagai PPAT sementara dan kelima adalah oknum kepala desa. Menurutnya, kelima oknum ini bekerja sama dalam melakukan modus-modus penipuan dan pengalihan hak kepemilikan tanah. 

"Apabila dari lima oknum ini salah satu saja tidak melakukan kegiatan maka sebetulnya mafia tanah ini tidak akan bisa jalan, karena mafia tanah ini tidak bisa jalan sendirian," ungkapnya. 

Hadi menjelaskan saat ini kasus mafia tanah paling banyak terjadi di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Hadi mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan untuk berupaya menyelesaikan kasus mafia tanah. 

Hadi mendapat masukan dari masyarakat terkait dengan pengurusan PPAT. Keluhan didominasi biaya layanan yang terlalu mahan dan tidak seragam, bahkan proses pelayanan pertanahan oleh lembaga tersebut pun terbilang lama. (tim redaksi

#mafiatanah
#tanah
#atr
#menteriatr
#bpn
#haditjahjanto

Tidak ada komentar