Breaking News

Kejar Jadi Negara Maju, Ekonomi Indonesia Wajib Dikisaran 6 Persen

Ilustrasi (net) 

WELFARE.id-Tahun depan, IMF (International Monetary Fund) memperkirakan kondisi ekonomi global penuh tantangan seiring dengan resesi akibat kondisi geopolitik dan perubahan iklim. Padahal, pemerintah tengah menggeber pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju pada 2045. 

Target itu terus dikejar demi mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan, untuk mencapai target negara maju, Indonesia menghadapi tantangan berat. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung menyentuh angka 6 persen. 

"Tantangannya luar biasa pasca-Covid. Nggak bisa kita tumbuh seperti sebelummya, sekitar 5,7 persen per tahunnya. Dibutuhkan paling tidak 6 persen," kata Vivi dalam acara Indonesia Systainable Energy Week di Jakarta, dikutip Selasa (11/10/2022). 

Vivi mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tak kunjung menyentuh rata-rata 6 persen per tahunnya sejak saat ini, Indonesia berpotensi dibalap oleh negara-negara tetangga untuk bisa mencapai posisi sebagai negara maju. Vivi melanjutkan, negara yang berpotensi menyalip Indonesia sebagai negara maju adalah Vietnam serta Filipina. 

Vietnam dan Filipina masing-masing diprediksi akan menjadi negara maju pada pada 2037 dan 2043. "Kalau kita tidak beres juga untuk pertumbuhan beberapa negara tetangga, seperti Vietnam dan Filipina bisa mendahului Indonesia masuk sebagai negara maju di 2037 dan 2043," ujar Vivi. 

Demi menghadapi persoalan itu, Vivi mengatakan Bappenas menyiapkan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Mekanismenya ditempuh dengan substansi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. "Tahapan pencapain SDGs (Sustainable Development Goals) sudah di depan mata, dan tentunya RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sampai 2045 yang kita harapkan, (bisa menghadapi) tantangannya yang luar biasa pasca Covid," tandasnya. 

Pada kuartal II 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah indikator membuat pemerintah percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia akan moncer pada kuartal III 2022. 

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di rentang 5,4 persen hingga menembus 6 persen pada periode itu. Kondisi itu, kata Sri, tak terlepas dari tren laju perekonomian yang sudah positif pada kuartal sebelumnya. Kuartal II lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen. "Kalkulatornya Bapak Presiden (Joko Widodo alias Jokowi) tadi, 5,4-6 persen di kuartal III, ini artinya pada saat kita momentum pemulihannya masih kuat ini memberikan daya tahan yang cukup baik," ujar Sri Mulyani dalam UOB Economic Outlook 2023, Kamis, 29 September 2022. 

Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat tekanan ekonomi global yang terus berlanjut di tengah ancaman resesi 2023 berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. "Jebakan itu makin dalam jika pemerintah tidak ada upaya ekstra memperkuat ekonomi domestik. Indonesia terancam masuk jebakan kelas menengah," katanya. 

Meski dunia berangsur pulih dari pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia masih menghadapi dampak tekanan ekonomi global. Pada 2023, ekonomi domestik dihadapkan dengan potensi resesi dunia setelah tingginya inflasi dan tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju. 

Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tak kunjung menyentuh angka 6 persen. Padahal, berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata harus 6-7 persen untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan terlepas dari middle income trap. 

Bhima memandang, target Indonesia maju pada 2045 sulit tercapai. Beberapa faktor mempengaruhinya, seperti status Indonesia yang telah turun menjadi lower middle income country akibat dampak Pandemi COVID-19. Padahal sebelumnya, Indonesia dikategorikan sebagai negara upper middle income country. 

Adapun pada 2021 lalu, Bank Dunia atau World Bank kembali menempatkan Indonesia ke dalam golongan lower middle income country atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Posisi ini membuat Indonesia turun kelas. 

Oleh sebab itu, supaya Indonesia bisa kembali ke posisinya semula dan bertahan, Bhima mengatakan pemerintah perlu berfokus menjaga pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian, target menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dapat tekejar. "Sekarang jangka pendek kejar dulu status upper middle income country atau GNI (gross national income) per kapita USD4.046-12.535," tukasnya. 

Motor pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata dia, sebenarnya masih tergantung pada naik-turunnya harga komoditas. Ini membuat ekonomi sangat berisiko. Ketika harga komoditas mulai mengalami moderasi pada 2023, surplus perdagangan hingga lapangan kerja yang meningkat karena serapan disektor pertambangan dan perkebunan, bisa kembali menurun. "Perlu diversifikasi ke sektor industri manufaktur yang punya nilai tambah tinggi," tuturnya. 

Di sisi lain, sumber daya manusia (SDM) juga juga dipandang sebagai kunci mengejar ketertinggalan itu. Namun persoalan ini, kata Bhima, tidak bisa hanya dilakukan dalam jangka pendek, perlu perencanaan pendidikan, korelasi materi pengajaran dengan skill yang tengah dibutuhka. "Contohnya, skill digital dan transisi energi ke EBT yang butuh banyak SDM berkualitas," kata dia. 

Kualitas pertumbuhan ekonomi pun, lanjutnya, perlu menjadi fokus utama selain tinggi nya GNI per kapita. Karena, masih terdapat 24 persen bayi dengan prevalansi menderita stunting atau gagal tumbuh. Selain itu, terdapat 115 juta penduduk kelas menengah rentan atau aspiring middle class. 

Bank Dunia sendiri mengategorikan 13 juta orang miskin baru di Indonesia akibat perubahan garis kemiskinan versi Bank Dunia beberapa hari lalu. Kalau ketimpangan makin dalam, motor pertumbuhan jangka panjang juga terganggu. "Kita mau kejar bonus demografi 2030, tapi bayi masih stunting yang artinya sudah kalah bersaing dalam 1.000 hari pertama kehidupan dengan negara lain yang gizi bayinya bagus. Itu kontradiksi," imbuhnya. 

Sebelum masa Pandemi COVID-19, yaitu pada 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi 5,02 persen secara tahunan. Lalu, pada 2020, pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2,07 persen akibat pagebluk. Selanjutnya pada 2021, ekonomi Indonesia mampu kembali tumbuh 3,69 persen. Pada 2022, pemerintah menargetkan pertumbuhannya di level 5,2 persen dan 2023 sebesar 5,3 persen. (tim redaksi) 

#ekonomiindonesia
#indonesia
#negaramaju
#targetindonesianegaramaju
#middleincometrap
#pertumbuhanekonomiindonesia

Tidak ada komentar