Breaking News

Jokowi Pesan ke Pengganti Anies Soal Tata Kota Jakarta, Ini Kata Pengamat!

Ilustrasi (net) 

WELFARE.id-Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya telah menitipkan sejumlah pesan kepada Heru dalam memimpin DKI Jakarta sebagai penjabat (pj) gubernur ke depannya. 

Jokowi menekankan agar dalam penanganan macet dan banjir di Ibu Kota nantinya ada perkembangan yang signifikan. "Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progress perkembangan yang signifikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10/2022). 

"Kemudian yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang, itu saja," lanjut Jokowi. 

Menanggapi PR tersebut, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, pembangunan di DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Anies Baswedan berjalan cukup baik. Namun, dia memberikan catatan terkait beberapa program Anies yang berjalan kurang lancar.  

"Program-program yang bagus seperti pembangunan jalur sepeda, revitalisasi trotoar dan pemindahan utilitas ke bawah tanah, integrasi transportasi publik, baik sistem ticketing maupun infrastruktur jembatan penghubung dr halte ke stasiun atau terminal sehingga mendapatkan penghargaan internasional," ujarnya. 

Namun, lanjutnya, yang jadi catatan terhadap Anies adalah terkait persoalan banjir. Menurutnya, penanganan banjir di Jakarta tidak dilakukan dengan tuntas. "Penanganan banjir justru tidak tuntas dilakukan, seperti pembenahan sungai yang berhenti, revitalisasi situ, danau, bung, waduk tidak berjalan," imbuhnya. 

Selain itu, Nirwono juga menyinggung soal rehabilitasi saluran yang tidak dilakukan. Padahal, trotoar yang berada di atas saluran tengah direvitalisasi. 

"Penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sangat lambat, revitalisasi Tebet Eco Park hanya meningkatkan kualitas taman Tebet yang sudah ada tapi tidak menambah luas RTH," ungkapnya. 

Nirwono Joga menilai sumur resapan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki perencanaan matang. Menurutnya, penempatan titik sumur resapan yang tidak tepat membuat genangan masih kembali terjadi saat hujan besar mengguyur Jakarta. 

"Penempatan titik sumur seperti di trotoar, dekat Banjir Kanal Timur atau sekitar kali titiknya tidak tepat, Pemprov DKI juga tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan," tukasnya. 

Selain itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan ini juga mengungkapkan, sumur resapan hanya berfungsi membantu mengurangi genangan air skala mikro, seperti halaman rumah, sekolah, lahan parkir, jalan lingkungan sekitar dan taman. Karenanya, saat genangan merendam kawasan, sumur resapan tidak lagi sanggup menyurutkan air, sehingga banjir tetap terjadi. 

Nirwono menyarankan, sebaiknya pembangunan sumur resapan diserahkan kepada tiap-tiap warga untuk membangun sumur resapannya sendiri di halaman rumah. Sehingga dana dari APBD dapat digunakan untuk mengatasi banjir seperti menata bantaran kali dan mengantisipasi banjir kiriman. 

"Jangan menggunakan dana APBD maupun dana pusat untuk sumur resapan karena pemborosan anggaran dan tidak efektif sehingga mubazir. Jadi lebih baik dana digunakan untuk mengatasi banjir seperti menata bantaran kali, merevitalisasi situ/danau/embung/waduk, merehabilitasi saluran kota, menambah ruang terbuka hijau baru untuk mengatasi banjir lokal, merestorasi kawsan pesisir pantura Jakarta untuk mengatasi banjir rob," tandasnya.  

Terkait klaim Anies yang mengeklaim bahwa banjir cepat surut di eranya juga mendapat catatan. Ia mengatakan, penanganan banjir Jakarta dilakukan setelah hujan mereda tidak tepat. "Surutnya selalu dihitung mulai dari berhentinya hujan dengan hitungan sebelum 6 jam patokannya, air sudah surut," imbuhnya. 

Nirwono mengatakan, jika indikator keberhasilan penanganan banjir dihitung sejak hujan mulai berhenti lalu, air surut tidak lebih dari 6 jam sudah turun, hal itu tidak bisa jadi penilaian. Ia menambahkan, jika Gubernur DKI bilang hanya sanggup menampung 100 mm per hari, sedangkan hujan semakin ekstrem, seharusnya Pemprov DKI sudah tahu apa yang harus dilakukan. 

Nirwono mengungkapkan, semisal hujan terjadi selama 3 hari, dan Pemprov DKI menunggu hujan berhenti baru menangani banjir, hal tersebut tidaklah benar. Penanganan harus dilakukan di saat sebelum dan di saat hujan sedang berlangsung, bukan menunggu hujan berhenti dan menyebabkan banjir. 

"Suka tidak suka, Pemprov DKI harus memperkirakan kondisi atau kemungkinan terburuk pada puncak musim hujan. Serta melakukan persiapan, kira-kira begitu," tukasnya. 

Nirwono mengatakan, jika banjirnya tinggi maka surutnya akan lama. Pemprov DKI harus mengukur sikap dalam konteks menyikapi musim hujan. Kemudian, jika menunggu setelah hujan mereda dipastikan Jakarta keburu tenggelam. 

Nirwono mengungkapkan, warga DKI Jakarta harus paham konteks dari cepatnya air surut. Musim hujan saat ini baru pemanasan, masih diawal musim hujan. Sehingga masyarakat harus waspada. 

Nirwono juga mengatakan, penyediaan rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah tidak tepat sasaran. Pasalnya, program tersebut tidak sesuai janji awal yakni diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pembangunan kampung susun seperti Kampung Susun Akuarium juga tidak luput dari catatan Nirwono. Menurutnya, Kampung Susun Aquarium melanggar aturan yang ada.  

Terakhir, Nirwono memberikan beberapa catatan untuk Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. "Fokus saja pada penguraian kemacetan lalu lintas, sekaligus memperbaiki kualitas udara dan penanganan banjir secara komprehensif," pungkasnya. (tim redaksi

#tatakota
#tatakotajakarta
#macetjakarta
#banjirjakarta
#prpenggantianies

Tidak ada komentar