Breaking News

Catat! Hindari Pungli Tilang Manual Kini Dilarang!

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Semua harus dilakukan secara elektronik, untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Hal itu guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022. Instruksi larangan menggelar tilang secara manual tersebut dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022. 

Surat telegram itu ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Dalam telegram tersebut, jajaran Polantas diminta mengedepankan atau memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE, baik statis maupun mobile. 

Penindakan pelanggaran lalu lintas diminta tidak menggunakan tilang manual. "Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE, baik statis maupun mobile, dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas," tulis instruksi dalam poin nomor lima surat telegram tersebut, dikutip Sabtu (22/10/2022).

Masih dalam surat telegram yang sama, personel Korlantas Polri juga diminta memberikan pelayanan prima serta menerapkan 3S (senyum, sapa, dan salam) saat memberikan pelayanan. Mulai dari sentra loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas.

Kapolri juga meminta seluruh anggota Polantas di lapangan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) khususnya di lokasi blackspot dan troublespot. 

Selain itu, agar melaksanakan kegiatan, pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmas lantas) untuk meningkatkan kamseltibcarlantas serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polantas dalam melaksanakan tugas Polri di fungsi lantas," lanjut instruksi Kapolri sebagaimana termaktub dalam telegram itu. Polantas Polri juga diminta profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. 

Anggota Polantas diimbau transparan dan prosedural tanpa memihak kepada salah satu yang berperkara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Selain itu, anggota Polantas diminta melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memecahkan masalah kamseltibcarlantas di wilayah masing-masing. 

Juga untuk melaksanakan kegiatan pembinaan rohani setiap minggu terhadap anggota guna meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kinerja anggota Polantas. 

Lebih lanjut, anggota Polri diminta menampilkan yang sederhana dan tidak menampilkan kehidupan yang hedonisme dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial atau sedekah. 

Kapolri juga meminta anggota Polri untuk melaksanakan tugas pelayanan bidang lalu lintas secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan atau pungli. 

Selain itu, untuk memberikan reward kepada anggota yang berprestasi maupun berinovasi di bidang lalu lintas dan memberikan hukuman kepada personel melakukan pelanggaran.

Korlantas Polri juga diminta menggelar apel arahan pimpinan (AAP) dan anev. Hal itu agar anggota memedomani SOP serta tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif.

Poin terakhir dalam telegram itu, anggota Polri diminta melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang lalu lintas agar anggota lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Menanggapi aturan baru dari Kapolri terkait tilang, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, pelanggaran tak kasatmata ke depan akan tercapture semua oleh ETLE.

"Diharapkan dengan teknologi elektronik, proses penindakan hukum pelanggar lalu lintas bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, yaitu dengan memanfaatkan kamera ETLE yang aktif 24 jam penuh," kata Brigjen Pol Aan, melansir gridoto.com, Sabtu (22/10/2022).

Sasaran penindakan ETLE di antaranya, melanggar dengan tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan pelat ganjil genap yang tidak sesuai aturan, menerobos lampu merah.  Kemudian melanggar rambu lalu lintas termasuk batas kecepatan di jalan tol, pelanggaran batas kecepatan kendaraan, kelebihan daya angkut dan dimensi.

Kendaraan yang melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara, berboncengan lebih dari tiga orang. Lalu, kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu serta tidak menyalakan lampu di siang hari untuk motor.

Dengan begitu, pelanggaran seperti knalpot brong, merokok di jalan, tidak menggunakan kaca spion dan sebagainya juga akan ditindak melalui ETLE.

Aan berharap, ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dapat meningkat sehingga keamanan serta kenyamanan berkendara semakin tercipta. Pengendara yang terkena tilang lewat ETLE juga akan didenda dengan tetap mengikuti peraturan yang dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Bagi kendaraan yang tidak menyalakan lampu di siang hari untuk motor didenda maksimal Rp100.000. Pelanggaran ganjil genap, denda maksimal Rp500.000.

Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, denda Rp500.000. Tidak memakai helm SNI, denda Rp250.000. Memakai pelat nomor palsu, denda maksimal Rp500.000.

Kendaraan yang melanggar batas kecepatan denda maksimal Rp500.000. Menerobos lampu merah denda Rp500.000. 

Melawan arus denda maksimal Rp500.000. Kelebihan daya angkut dan dimensi denda Rp500.000 hingga Rp24 juta. Berboncengan lebih dari 3 orang denda maksimal Rp250.000. (tim redaksi)

#tilangmanualdilarang
#etle
#tilangelektronik
#hindaripungli
#pungutanliar
#pungli
#polisi
#polantas
#denda

Tidak ada komentar