Breaking News

Bongkar Mafia Tanah, Kejati Banten Tetapkan Empat Tersangka termasuk Mantan Kepala BPN Lebak

Salah satu tersangka kasus suap pembuatan surat tanah di BPN Lebak. Foto: net

WELFARE.id-Aksi suap menyuap dalam pengurusan surat-surat tanah berhasil dibongkar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan empat orang tersangka atas kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi dalam pengurusan tanah tersebut.

Parahnya lagi, aksi yang melibatkan mafia tanah itu dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam  kurun waktu 2018 sampai 2021. 

Suap atau gratifikasi yang dilakukan mafia tanah yang melibatkan pegawai BPN Kabupaten Lebak itu untuk mempermudah serta mempercepat proses permohonan dalam mengurus hak atas tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) Lebak.

Para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaa  di antaranya mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak berinisial AM, kemudian pegawai honorer DIPA APBN berinisial MS.

Selain itu juga ada tersangka di luar BPN Lebak. "Untuk tersangka di luar internal BPN, yaitu Dra S dan EHP selaku pihak swasta atau calo tanah yang memberikan suap dan atau gratifikasi kepada AM," ungkap Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (20/10/2022). 

Leonard menambahkan total suap atau gratifikasi yang diberikan untuk pengurusan surat-surat tanah mencapai sebesar Rp15 miliar.

"Uang pemberian suap disimpan di dua rekening bank swasta," ujarnya lagi. Dia juga menuturkan penetapan empat  tersangka itu pada Rabu (19/10/2022) berdasarkan hasil ekspos tim penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus).

"Dari empat tersangka yang dipanggil dua orang tidak hadir. Dra S beralasan sedang sakit sementara EHP menemani ibunya, yaitu Dra S," jelas dia. 

Leonard menerangkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di tahap penyidikan, pihaknya mengusulkan untuk dilakukan penahanan kedua tersangka AM dan DER. 

"Kedua tersangka ditahan di Rutan Kelas IIB Pandeglang selama 20 hari terhitung sampai 8 November 2022," ujarnya juga. Leonard menegaskan sementara Dra S dan EHP pihaknya akan memanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada Senin (24/10/2022). 

Dia juga menjelaskan atas perbuatannya AM dan DER dijerat Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B, atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 jo, Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat 1 KHUP.

"Sementara Dra S dan EHP dipersangkakan Pasal 13 atau Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b jo, Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat 1 KUHP," jelas juga mantan Kapuspenkum Kejagung ini. (tim redaksi)

#kejaksaan
#mafiatanah
#suap
#pengurusantanah
#kejatibanten
#bpnlebak
#kantahlebak

Tidak ada komentar