Breaking News

Begini Modus Sejumlah Pegawai Samsat Kelapa Dua Tilep Uang Negara hingga Rp10,8 Miliar

Empat terdakwa pegawai Samsat Kepala Dua Kabupaten Tangerang yang jadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Serang, Banten. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Sidang kasus dugaan korupsi penggelapan pajak mobil yang terjadi di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang merugikan negara Rp10,8 miliar terus digelar. 

Modus penilepan uang negara itu diungkap secara gamblang oleh para saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aksi itu dilakukan sejumlah oknum pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 
 
Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (19/10/2022) itu menceritakan mengenai awal mulai terbongkarnya manipulasi para terdakwa menggelapkan pajak melalui aplikasi Samsat.

Kronologi disampaikan saksi Andri Ma'mun yang juga PNS di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. Ia bertugas sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem di Sistem Aplikasi Samsat Banten (Sambat).

Dihadapan hakim dia mengatakan aplikasi ini adalah sistem sistem pembayaran yang terkoneksi dengan kepolisian, PT Jasa Raharja, dan perbankan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Banten. 

Sistemnya diatur mulai dengan runutan pendaftaran, penetapan, korektor, pembayaran, cetak SKPD, cetak STNK, kemudian proses posting atau pengumpulan uang pajak ke pemerintah daerah (pemda).

”Jadi kita tahu sebelum ada penetapan, karena ada permintaan pengecekan terkait selisih uag dari Jasa Raharja," kata Andri di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (19/10/2022).

Ketidakberesan ini mulai tercium pihak Jasa Raharja yang menemukan keanehan karena ada selisih dan anomali nilai keuangan di sistem mereka dari jumlah pembayar pajak. 

”Jadi seingatnya, itu terjadi pada 2 Desember 2021. Kalau tidak salah ada dua kendaraan yang nilai pembayaran Jasa Raharja nominalnya, ada selisih saya kemudian konfirmasi, ini selisih kenapa," ujar Andri.

Andri lantas meminta cek selisih nilai uang pembayaran itu ke saksi Iwan Abu Bakar dari PT Aldrin Media Infotama selaku pihak ketiga pengelola aplikasi pembayaran pajak kendaraan tersebut. 

Ternyata ditemukan adanya selisih transaksi mobil harusnya membayar pajak kendaraan baru menjadi kendaraan bekas. ”Jadi itu selisih dari transaksi Bea Balik Nama (BBN) 1 ke BBN 2, ini menunjukkan selisih, ternyata ada anomali transaksi,” paparnya juga. 

Keanehan itu salah satunya terjadi pada kendaraan Toyota Fortuner baru. Nilai pajak kendaraan itu sendiri semestinya adalah Rp50 juta. Tapi kemudian malah dijadikan nol di dalam sistem aplikasi Samsat.

"Nilainya jauh, dari Rp 50 juta jadi nol. Tapi biasanya harusnya ada tanda tangan korektor, paraf korektor. Tapi ini tidak," ujar Andri juga.

Saat ditelusuri, rupanya ada ratusan kasus serupa tepatnya  117 kendaraan kepengurusan STNK tidak ada di sistem Samsat Kelapa Dua. "Iya, dari kendaraan baru, yang STNK hilang," cetus Andri juga. 

Selain itu juga, lanjutnya, ada perubahan pada pajak BBN 1 atau kendaraan baru menjadi pajak kendaraan bekas atau BBN 2, jumlahnya ada 177 mobil. Sehingga total semuanya sebanyak 294 mobil.

Usai diselidiki ternyata korupsi penggelapan uang pajak kendaraan itu dilakukan oleh tiga pegawai Samsat Kelapa Dua yang saat ini menjadi terdakwa kasus korupsi tersebut. 

Ketiganya adalah Zulfikar (Kasi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang), Achmad Pridasya (pegawai administrasi), M Bagza Ilham (pegawai honorer) dan Budiyono, pegawai pembuat aplikasi pembayaran Samsat.

Kini, ketiganya tengah menjalani persidangan karena karus korupsi yang dilakukannya tersebut. Sebelumnya, para tersangka sudah mengembalikan uang hasil korupsi itu tapi proses hukum tetap berjalan. (tim redaksi)


#korupsi
#samsatkepaladua
#kabupatentangerang
#pemprovbanten
#dispendabanten
#tipikorserang
#pengadilan

Tidak ada komentar