Breaking News

Tunjangan Profesi Guru Bentuk Penghargaan, Jangan Sampai Dicoret di RUU Sisdiknas

PGRI. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Dr Unifah Rosyidi meminta Presiden Joko Widodo mempertahankan tunjangan profesi guru dan dosen dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas. Usai bertemu presiden, Unifah mengaku lega, karena usulan tersebut ditanggapi dengan baik.

"Jadi, Presiden sangat positif menanggapinya dan itu membuat saya lega juga. Kami mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas," katanya kepada awak media, dikutip Rabu (21/9/2022). 

Dia menjelaskan, bahwa tunjangan tersebut teramat penting sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen. Dia juga menegaskan, kalangan guru dan dosen sangat tidak nyaman menanggapi rencana penghapusan tunjangan tersebut.

"Karena itu adalah sebuah profesi, penghargaan. Bukan sekadar uangnya, tapi soal bagaimana penghargaan terhadap profesi guru dan dosen itu penting banget," tegasnya.

Menurut Unifah, tunjangan profesi guru dan dosen berkaitan erat dengan harkat dan martabat kedua profesi tersebut. "Jadi, guru dan dosen sebagai profesi itu adalah sebuah syarat mutlak bagaimana negara menghargai kepada guru dan dosen," imbuhnya.

Usulan terkait kejelasan status tunjangan profesi guru dan dosen juga sudah disuarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketua Komisi Pendidikan Tinggi dan Vokasi ICMI Prof Asep Syaifuddin mengusulkan, agar ketentuan mengenai tunjangan profesi guru dan dosen agar tertuang langsung di dalam RUU Sisdiknas.

"Kami mengusulkan bahwa dosen maupun guru harus tetap mendapatkan tunjangan profesi. Begitu juga bagi guru atau dosen non-ASN melalui Kemnaker," serunya.

Pun demikian seruan dari Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo yang mengatakan, FSGI mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). 

Namun, khusus untuk tunjangan profesi guru, FSGI meminta pemerintah transparan dan menjelaskan secara terperinci perubahan skema tersebut termasuk anggarannya.

Sebab menurutnya, sebelum bertemu dengan pihak Kemendikbudristek, FSGI menilai RUU Sisdiknas mampu untuk mengakomodir mengenai berbagai permasalahan, sehingga FSGI memberikan dukungan. "Namun, setelah berdiskusi kami mendapat kesan kebijakan terkait tunjangan profesi guru masih bersifat abu-abu,” ujarnya, dikutip Rabu (21/9/2022).

Sebab, lanjutnya, berdasarkan penjelasan BSKAP Kemendikbudristek, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru non aparatur sipil negara (ASN), Kemendikbudristek akan meningkatkan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS ini diberikan kepada yayasan dan selanjutnya yayasan menggaji guru supaya sejahtera.

Ketika yayasan tidak menggaji gurunya, maka Kemendikbudristek sebagai pemberi dana nantinya berhak menghentikan bantuan tersebut. "Dengan skema itu, artinya, tidak ada tahapan untuk antrean PPG (pendidikan profesi guru, red), sertifikasi dihilangkan, dan guru langsung mendapat tunjangan guru dan pendidik dari yayasan,” ucapnya.

Sementara bagi guru ASN, mengikuti UU ASN yakni tunjangan fungsional. Namun, selama ini tunjangan fungsional guru tidak pernah mengalami kenaikan. 

Adapun besaran tunjangan fungsional, yakni guru senilai Rp250.000 dan kepala sekolah Rp400.000. Kemendikbudristek menjelaskan akan menaikkan tunjangan fungsional jika RUU Sisdiknas disahkan.

Merespons penjelasan Kemendikbudristek, Heru menuturkan ia mempertanyakan hitungan riil di lapangan terkait pemberian tunjangan profesi guru tersebut. Pasalnya, sebagai seorang kepala sekolah SMPN di DKI Jakarta, Heru menilai sulit untuk meningkatkan kesejahteraan guru jika tidak ada kejelasan perhitungan riil.

Ia mencontohkan, untuk SMP swasta di Jakarta dengan jumlah siswa secara keseluruhan hanya 80 orang, tentu sulit meningkatkan kesejahteraan guru dengan dana BOS. Pasalnya, dana BOS untuk jenjang SMP di Jakarta senilai Rp 1.150.000 per anak. Dana BOS ini diberikan per tahun.

Heru menerangkan, dengan 80 siswa otomatis setahun sekolah tersebut mendapat dana BOS senilai Rp92 juta. Sementara total guru SMP ada 13 orang. 

Jikapun pemerintah meningkatkan dana BOS dua kali lipat, maka SMP tersebut mendapatkan anggaran senilai Rp184 juta per tahun. "Jika guru 13 ini digaji Rp2 juta per bulan, maka satu bulan dana BOS untuk gaji Rp26 juta. 

Tentu secara perhitungan jika dikalikan 12 bulan maka gaji guru senilai Rp312 juta. Cukupkah dana BOS tersebut, tentu tidak. Nah, apakah bantuan dari pemerintah mensejahterakan guru,” tanya Heru.

Pertanyaan tersebut, kata Heru tidak mendapat jawaban dari Kemendikbudristek. Bahkan, ia menilai pihak Kemendikbudristek tidak memahami kondisi riil di lapangan ketika membuat kebijakan tersebut.

"Jadi kalau skema seperti ini, saya bersama teman-teman masih abu-abu. Kami akan berdiskusi dengan para pengurus FSGI. Nanti kami akan melakukan audiensi lagi kepada Kemendikbudristek sebenarnya perincian di dalam produk turunan ketika RUU nanti disahkan. 

Ia mencontohkan lagi, misalnya, kepala sekolah mendapat gaji Rp4 juta. Jika dihapus tunjangan profesi diganti menjadi tunjangan fungsional, maka kepala sekolah hanya mendapat tambahan Rp400.000. 

Jikapun pemerintah akan meningkatkan tunjangan fungsional dari Rp400.000 menjadi Rp2 juta, tetap masih jauh dari nilai tunjangan profesi guru senilai satu kali gaji.

"Berarti saya akan rugi, karena selama ini setiap bulan menerima tunjangan profesi guru kurang lebih Rp4 juta. Jika tunjangan fungsional guru menjadi 2 juta. Berarti saya tidak menerima tunjangan profesi senilai gaji. Ini dari segi pendapatan dirugikan dengan kebijakan ini,” paparnya.

“Dirugikan dengan Rp50.000 saja itu penghasilan bisa membuat pegawainya marah-marah dan demo. Apalagi ini dirugikan jutaan rupiah. Kayak apa itu marahnya guru. Skema ini masih belum jelas. Kalau seandainya seperti itu yang terjadi bukan meningkatkan kesejahteraan melalui ini bisa merugikan penerima tunjangan profesi guru. Kalau skema ini digunakan,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pemerintah terbuka, transparan, dan melibatkan publik dalam menyusun RUU Sisdiknas. Nadiem mengklaim telah menemui 90 lembaga dan organisasi pendidikan dalam upaya pelibatan publik guna penyusunan RUU Sisdiknas, hal yang akan terus digencarkan Kemendikbudristek.

Sedangkan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menegaskan, bahwa pembahasan RUU Sisdiknas dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru. (tim redaksi)

#ruusisdiknas
#tunjanganprofesigurudandosen
#wacanapenghapusantunjangangurudandosen
#pgri
#fsgi
#icmi
#kemendikbudristek
#nadiemmakarim
#profesigurudandosen

Tidak ada komentar