Breaking News

Tok! RUU PDP Sah Jadi Undang-Undang

DPR resmikan UU PDP (net) 

WELFARE.id-Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada hari ini Selasa, (20/9/2022). 

Pengesahan menjadi UUPDP dicapai dengan suara bulat. Saat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk F Paulus yang memimpin sidang menanyakan persetujuan kepada setiap fraksi di DPR, seluruh peserta Rapat Paripurna langsung menjawab setuju. 

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap, beleid baru tersebut menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi. "RUU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya," ujarnya. 

Kharis berharap UU ini mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. “Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draf RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," tambahnya. 

Secara terperinci, sistematika dari RUU tentang PDP adalah sebagai berikut yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administatif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat. 

Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup. Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP. 

“Kami selaku pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, Anggota DPR, pimpinan Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri dan Menkumham beserta jajarannya tak lupa kepada akademisi dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung juga kepada Sekretariat Komisi I dan Setjen DPR RI,” katanya. 

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan, UU PDP ini mengatur hak-hak pemilik data pribadi. 

UU PDP mengatur sanksi bagi pelanggar perorangan dan juga penyelenggara sistem elektronik (PSE) baik privat atau publik, atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing. 

Secara umum, kata Johnny, pelanggar UU PDP terancam dikenai hukuman pidana berupa kurungan penjara dan/atau sanksi denda. "(Besaran denda) bervariasi berdasarkan tingkat kesalahan," tukasnya. 

Untuk hukuman pidana, Johnny mengungkapkan, pelanggar UU PDP terancam dijatuhi hukuman penjara selama 4 hingga 6 tahun. Pelanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga bisa dikenai sanksi denda mulai dari Rp4-6 miliar, tergantung pada kasus pelanggaran. "Hukuman denda Rp4-6 miliar setiap kejadian. Dan apabila terjadi kesalahan (perlindungan data), maka dikenakan sanksi denda sebesar 2 persen dari total pendapatan tahunan (pegendali data)," terangnya. 

Pengendali data yang dimaksudkan dalam UU PDP adalah "setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi". 

Johnny menambahkan, bila ada korporasi atau pihak-pihak yang menggunakan data pribadi secara ilegal, maka sanksinya bakal lebih berat. "Sanksinya bakal lebih berat (seperti) perampasan seluruh kegiatannya yg terkait dengan manfaat ekonomi atas data pribadi yg dimaksud," tuturnya. 

"Semoga UU PDP dapat menjadi payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan nusa dan bangsa," pungkasnya. (tim redaksi) 

#dpr
#uupdp
#dprsahkanuupdp
#perlindungandatapribadi
#kominfo
#senayancorner

Tidak ada komentar