Breaking News

Terjerat Kasus Gratifikasi, KPK Kembali Tetapkan Bupati Langkat Nonaktif Tersangka

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin saat di KPK. Foto: net

WELFARE.id-Kasus kembali menjerat Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi gratifikasi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan gratifikasi itu terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Pasal yang disangkakan adalah Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," terang Ali Fikri, Jumat (16/9/2022).

Pegawai KPK berlatarbelakang jaksa ini juga menjelaskan, saat ini penyidik KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Terbit Rencana Perangin Angin tersebut. 

Tapi sayangnya, Ali belum mau menjelaskan detail kasus gratifikasi yang menjerat Terbit Rencana Perangin Angin tersebut.  ”Selanjutnya, detail perbuatan Terbit akan disampaikan,” katanya juga.

Tapi, lanjut Ali, KPK berharap para pihak yang dipanggil sebagai saksi kasus ini diminta bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik dan menerangkan dengan jujur.

"Setiap perkembangan perkara ini pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat," cetusnya juga. Ali Fikri juga menegaskan pengembangan kasus terhadap Terbit sebagai komitmen KPK untuk terus mengungkap dan menuntaskan setiap perkara yang ditanganinya.

”Sehingga pada proses penyidikan dan penuntutan sepanjang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK tak segan tetapkan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka," papar Ali lagi.

Untuk diketahui, saat ini Terbit dalam status terdakwa terkait perkara suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Ia didakwa menerima suap Rp572 juta dari pengusaha terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021. (tim redaksi)


#korupsi
#bupatilangkatnonaktif
#terbitrencanaperanginangin
#kpk
#gratifikasi

Tidak ada komentar