Breaking News

Selain untuk BLT, Pengamat Sebut Subsidi Energi Harus Dialihkan ke Sektor Produktif

Aktivitas pertanian. Foto: Ilustrasi/ Antara

WELFARE.id-Subsidi energi, dalam hal ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) di APBN akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Selain untuk bantalan ekonomi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi gaji bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), alokasi anggaran subsidi harus diprioritaskan ke sektor produktif yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pandangan tersebut sempat disampaikan Direktur Executive Next Policy, Fithra Faisal, dalam diskusi publik "Penyesuaian Harga BBM dan Pengalihan Subsidi ke Sasaran yang Lebih Tepat dan Langsung ke Penerima," yang digelar oleh HMI Badko Jabodetabek dan Banten di Jakarta, Jumat (2/9/2022) lalu.

"Sudah saatnya kita melihat bahwa ada prioritas lain. Kalau misalkan kita fokuskan ke subsidi energi, ini kita tidak tahu sampai kapan anggaran kita bisa tahan terhadap potensi kenaikan harga," kata Fithra, dikutip Selasa (6/9/2022).

Apalagi, lanjutnya, proyeksinya sampai akhir tahun bisa sampai USD150 per barel karena memang ada potensi geopolitik yang belum reda. "Kedua, adalah adanya tren peningkatan demand jelang musim dingin karena biasanya permintaan energi naik," imbuhnya.

Tanpa langkah konkret untuk mengurangi defisit anggaran sejak saat ini, lanjut Fithra, APBN tahun depan akan kembali defisit melebihi batas yang diperbolehkan. "Daripada membengkak terus, konsekuensinya anggaran tahun depan, 2023, mungkin target defisit tidak tercapai lagi tuh. Yang seharusnya di bawah tiga persen, sesuai amanat Undang Undang 2/2020," ujarnya.

Oleh karena itu, pilihan paling rasional bagi Indonesia saat ini adalah mengurangi besaran subsidi dengan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Serta mengalihkan potensi anggaran untuk membantu kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.

Dalam jangka pendek, menurut Fithra, pengalihan subsidi bisa diberikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat dalam upaya melakukan stabilisasi inflasi. Sementara, dalam jangka panjang, anggaran subsidi bisa untuk membiayai sektor-sektor yang lebih produktif.

"Tanpa penyesuaian harga BBM akan ada tambahan Rp200 triliun sampai Rp300 triliun lagi akibat kita harus subsidi energi. Nah ini bisa dialihkan ke sektor-sektor lain juga yang lebih produktif. Investasi di ranah pendidikan, investasi untuk membangun infrastruktur jalan, terus jalur kereta api, kemudian bangun industri, gitu kan," rincinya.

Di sisi lain, kata Fithra lagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka deflasi pada Agustus 2022 menunjukkan tren positif. Hal tersebut, harus menjadi momentum penuh pemerintah dalam merestrukturisasi kebijakannya.

"Pada Agustus 2022, BPS baru saja mengumumkan angka deflasi minus 0,21 persen. Ini merupakan deflasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga sekarang inflasinya di bulan Agustus 4,69 persen, di bulan Juli 4,9 persen, itu deflasi juga kan tekanan inflasi," urainya.

Ia menekankan, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM mendapatkan  momentum yang tepat di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang stabil. "Kedua, manufacturing purchasing managers index naik di bulan Agustus. 

Sekarang 51,7, sebelumnya 51,3. Artinya perekonomian kita sekarang lagi solid, tekanan inflasi tidak terlalu besar, cenderung turun, maka sekarang adalah momentumnya untuk kenaikan harga atau melakukan penyesuaian," paparnya lagi.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri, menyoroti penggunaan BBM jenis Pertalite di Indonesia. Menurutnya, penggunaan Pertalite salah sasaran dan telah dinikmati oleh sebagian besar masyarakat mampu atau orang kaya. Diketahui, berdasarkan data BPS tahun 2020 menunjukkan kendaraan roda empat menjadi pengguna Pertalite tertinggi dengan 98,7% merupakan mobil pribadi.

Disusul oleh 0,6% taksi plat online, 0,3% taksi plat kuning dan 0,4% angkot. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, Pertalite digunakan oleh motor pribadi sebanyak 98,7% dan 2,2% ojek atau ojek online.

"10% termiskin menikmati subsidinya 3,1% saja. 20% termiskin 4,4% dan terus begitu. Yang terkaya paling banyak menikmati yakni 29,1%" ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/9/2022).

Sementara itu, Praktisi Bisnis Erlan Primansyah mengatakan, pemerintah pusat harus menjamin bantuan ke masyarakat, yakni berupa subsidi BBM. Namun, Erlan berharap, apabila bantuan subsidi BBM tersebut harus tepat sasaran ke masyarakatr.

Caranya, subsidi BBM tersebut bisa dialihkan ke sektor produksi bagi rakyat miskin dan pengusaha yang ada di daerah. "Menurut saya subsidi ini dialihkan ke sektor produksi dan terutama sektor petani untuk masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi, itu sangat penting diberikan subsidi," ulasnya.

Sebab menurutnya, kenaikan pada Pertalite itu tidak begitu berdampak terhadap pengusaha. Sebab, banyak pengusaha masih menggunakan BBM jenis Solar untuk distribusi barang menggunakan truk di jalur darat.

"Mereka yang operasikan tenaga panen itu yang dibutuhkan dan disubsidi kalau Pertalite memang dipakai petani paling untuk motor atau mobil tapi kalau kita bicara solar petani sangat membutuhkan," imbuhnya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM yang kini telah mengalami penyesuaian harga, akan dialihkan ke bantuan sosial (bansos) dan bantuan pekerja.

"Sebagian dari belanja yang tadinya untuk subsidi, digunakan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta kemiskinan dampak dari kenaikan BBM," janjinya, dikutip Selasa (6/9/2022). 

Pemerintah, lanjut dia, memperkirakan, dengan adanya tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, dapat menahan pertambahan angka kemiskinan. Bansos akan diberikan untuk kelompok 40% masyarakat miskin terbawah, yang jumlahnya mencapai 20,67 juta. 

Lalu, bantuan bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta pada 16 juta pekerja. Sepanjang 2022, pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG.

Dari awalnya sekitar Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun. Sementara itu, untuk listrik dari Rp56,5 triliun, naik menjadi Rp59,6 triliun. Adapun untuk kompensasi BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun. 

Kemudian, untuk kompensasi listrik naik menjadi Rp41 triliun. Total anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kompensasi dan subsidi BBM, listrik hingga LPG mencapai Rp502,4 trilun.

Angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari Indonesia Crude Price (ICP), yang diperkirakan menjadi USD105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS. Serta, volume dari Pertalite yang diperkirakan mencapai 29 juta kilo liter (KL), serta Solar besubsidi 17,44 juta KL. (tim redaksi)

#subsidibbm
#kenaikanhargabbm
#dampakekonomi
#subsidisektorproduktif
#menkeusrimulyani
#pengamatekonomi
#sektorproduktif
#pertanian
#pendidikan

Tidak ada komentar