Breaking News

RUU PDP Disahkan Hari Ini, Bocorkan Data Pribadi Bisa Didenda hingga Rp6 Miliar

Gedung DPR. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/9/2022). UU tersebut dianggap perlu, mengingat rentetan kebocoran data pribadi belakangan ini.

Ditambah dengan masifnya serangan hacker Bjorka membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Keamanan terhadap data pribadi terlihat lemah dan tidak ada sanksi hukum yang jelas terhadap korporasi, lembaga, dan perorangan yang ketahuan menyebarkan data pribadi kepada khalayak.

"Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan, membawa RUU PDP ke Rapat Paripurna besok (hari ini) untuk disahkan sebagai undang-undang,” kata Puan di Jakarta, kemarin.

Pembicaraan tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas RUU PDP akan digelar dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023. Ia berharap, beleid baru tersebut akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

"Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini,” tegasnya. Dia juga menjelaskan, naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal. 

Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal. "RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman daring yang tidak mereka minta, atau doxing yang kian meresahkan warga,” ulasnya lagi.

Puan berharap, pemerintah cepat mengundangkan RUU PDP setelah disahkan besok. Dengan demikian, aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi.

"Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” katanya. Nantinya juga, UU tersebut akan menjadi pegangan bagi kementerian/ instansi, serta pengambil kebijakan terkait dalam menjaga sehatnya iklim keamanan digital Indonesia. 

Seluruh fraksi menyatakan setuju RUU PDP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Tidak ada satu pun fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU PDP. "Kesembilannya menyetujui untuk RUU PDP dibawa ke pembicaraan tingkat II (disahkan di rapat paripurna)," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Sementara itu, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, RUU PDP memenuhi kebutuhan masyarakat untuk perlindungan data. Kata dia, RUU PDP akan menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.

"RUU PDP ini ditunjukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi," ujarnya.

Sanksi kebocoran data

Lantas, apa sanksi bagi kementerian dan lembaga (K/L), individu seperti hacker, dan perusahaan jika terjadi data bocor dalam RUU PDP?

Dalam calon regulasi yang berisi 16 Bab dan 76 Pasal itu, sanksi bagi yang melanggar diatur pada Bab 8 dan 14. "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi,” demikian bunyi pasal 70, dikutip Selasa (20/9/2022).

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Besarannya, paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
- Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu.

Sedangkan sanksi administratif diatur dalam pasal 57, sebagai berikut:

- Peringatan tertulis;
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- Penghapusan atau pemusnahan data pribadi.

Denda administratif

"Sanksi administratif berupa denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran,” demikian bunyi beleid itu. Penjatuhan sanksi administratif ditetapkan oleh lembaga perlindungan data pribadi. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan ketentuan pidana untuk individu sebagai berikut:

- Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar;
- Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar;
- Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar;
- Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat data pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana penjara paling lama ena tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.

Sanksi lainnya yakni, dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta kekayaan atau pendapatanmya disita dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang ditentukan oleh hakim.

Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan terpidana korporasi tidak cukup, maka perusahaan dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama lima tahun. Lamanya pembekuan ditentukan oleh hakim.

Namun, tidak ada aturan sanksi jika pelanggaran data dilakukan di kementerian atau lembaga (K/L). (tim redaksi)

#ruupdpdisahkanhariini
#rancanganundangundang
#perlindungandatapribadi
#rapatparipurnadprri
#sanksikebocorandata
#keamanandatapribadi

Tidak ada komentar