Breaking News

Perpres EBT Sudah Diteken Jokowi, Siap Terbit Pekan Ini

PLTS. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Pemerintah siap mengundang investor yang tertarik berinvestasi untuk energi baru terbarukan (EBT). Kementerian ESDM mengungkapkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif listrik energi baru terbarukan (EBT) akan terbit pekan ini. 

Perpres ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum untuk mendorong investasi di sektor ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini perpres tersebut sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Minggu ini terbit secara formal. Saya dengar ditandatanganinya sudah, tapi formalitasnya belum," ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (15/9/2022). 

Ia mengaku belum mendapatkan draf terakhir yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun ia membeberkan, salah satu aturan dalam perpres tersebut akan mendorong proyek panas bumi dan meningkatkan keekonomiannya.

"Ini secara khusus untuk panas bumi, akan mendapatkan manfaatnya. Terutama untuk proyek-proyek panas bumi di Pulau Jawa yang bpp (biaya pokok penyediaan)-nya sudah sangat rendah. Disini diberikan ceiling agar keekonomiannya bisa masuk, khusus untuk Jawa,“ ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, lambatnya penerbitan perpres tentang tarif listrik EBT menjadi salah satu faktor penghambat investasi di sektor EBTKE. Dadan mengatakan, bahwa hingga semester I tahun ini, investasi di sektor EBTKE baru mencapai USD0,58 miliar atau 14% dari target sebesar USD3,98 miliar. 

Ia menyebut, target investasi EBT USD3,98 miliar ditetapkan dengan asumsi perpres tarif EBT sudah disahkan pada awal tahun. "Kami mengasumsikan dulu bahwa (target investasi) USD3,98 miliar ini basisnya adalah Perpres tentang tarif EBT bisa keluar di awal tahun 2022. Sehingga dari sisi realisasi sekarang baru di angka 14% atau USD0,58 miliar,” tuturnya.

Beleid ini akan mengatur harga jual listrik EBT dengan tiga mekanisme. Perpres ini setidaknya akan mengatur harga jual listrik dengan mekanisme Feed In Tariff (FIT), Harga Patokan Tertinggi (HPT), dan harga kesepakatan tenaga listrik dari pembangkit peaker.

Pada September tahun lalu Dadan menyampaikan bahwa implementasi dari perpres EBT akan dilakukan secara bertahap. Dalam 10 tahun pertama harga listrik pembangkit EBT akan tinggi, baru setelah 10 tahun beroperasi tarif listrik akan turun. 

"Nanti akan dilakukan secara staging (bertahap), harga awal lebih tinggi selama 10 tahun, kemudian turun," ulasnya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut beberapa tarif listrik yang masuk dalam draft Perpres harga EBT: 

1. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA): PLTA <= (kurang dari sama dengan) 10 MW: FIT USD0,099 (9,9 sen dolar) per kWh PLTA 10-50 MW: HPT USD0,08 (8 sen) per kWh PLTA >= (lebih dari sama dengan) 100 MW: HPT USD0,068 (6,8 sen) per kWh PLTA Peaker: negosiasi;

2. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS): PLTS <= 10 MW: FIT USD0,1015 (10,15 sen) per kWh PLTS >= 10 MW: HPT USD0,075 (7,5 sen) per kWh;

3. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP): PLTP 10-50 MW: HPT USD0,0892 (8,92 sen) per kWh PLTP 50-100 MW: HPT USD0,0819 (8,19 sen) per kWh PLTP >= 100 MW: HPT USD0,075 (7,5 sen) per kWh. (tim redaksi)

#energibaruterbarukan
#ebt
#pembangkitlistriktenagapanasbumi
#pembangkitlistriktenagasurya
#pembangkitlistriktenagaair
#perpresebt
#tariflistrikebt

Tidak ada komentar