Breaking News

Pemadanan Data Pemilih Pemilu 2024, KPU: 89,5 Persen Cocok dengan Data Kependudukan

Ilustrasi Pemilu Serentak 2024. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Hingga kini, petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah di Tanah Air terus melakukan pemadanan data pemilih berkelanjutan (DPB) untuk Pemilu Serentak 2024. 

Sejauh ini, KPU Pusat menyatakan 89,5 persen Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) sudah sama dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemadanan data ini akan dituntaskan sebelum tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai.

"Data pemadanan se-Indonesia sudah mencapai 89,5 persen. Dengan waktu tersisa kurang lebih satu minggu ke depan, data padan diharapkan bisa lebih meningkat," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Bahan Pemutakhiran Data Pemilu 2024, Kamis (22/9/2022).

Betty pun mengapresiasi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah mencapai 100 persen data padan. Dia mengimbau KPU daerah yang belum 100 persen data padan untuk segera menuntaskan pemadanan data kependudukan tersebut.

Untuk diketahui, KPU saat ini tengah merancang perubahan Peraturan KPU (PKPU) terkait PKPU Pemutakhiran Data Pemilih. Di dalamnya terdapat tiga hal utama yang akan diatur.

Pertama, penggabungan penyelenggaraan data pemilih dalam dan luar negeri. Kedua, pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus. ”Ketiga, reformulasi atas formulir untuk pemutakhiran data pemilih kita untuk Pemilu 2024,” cetus Betty juga.

Sedangkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih akan dimulai pada Oktober 2022. Tahapan dinilai krusial untuk menyukseskan gelaran Pemilu Serentak 2024.

Hasyim juga menjelaskan, setidaknya ada tiga asas dalam penyusunan daftar pemilih. Pertama komprehensif, artinya semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus didaftar.

Kedua akurat atau valid, yakni mencakup penulisan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun alokasi tempat pemungutan suara. Ketiga, mutakhir, yakni data yang disusun/dikelola mendekati situasi yang paling mutakhir. Situasi yang dimaksud terhitung saat jatuhnya penetapan hari pemungutan suara.

”Karena itu, akurasi dan validitas data jadi salah satu tanggung jawab kita untuk menunjukkan KPU bekerja secara profesional,” kata Hasyim juga. (tim redaksi)


#datapemilih
#komisipemilihanumum
#kpu
#pemadanandata
#datakependudukan
#pemilu2024
#pemiluserentak2024

Tidak ada komentar