Breaking News

Pelaku UMKM Memang Teruji Tahan Banting, Tapi Butuh Suntikan Vitamin Modal dan KUR

Pelaku UMKM di daerah. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengaku pasrah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). UMKM khususnya sektor mikro seperti kebal berkali-kali dihajar dengan kondisi yang tidak bisa dihindari.

Siap tidak siap, mereka harus menghadapi kondisi itu. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini. 

Dia mengatakan, beberapa lonjakan harga yang membuat ongkos produksi sebelum kenaikan BBM, seperti kenaikan harga elpiji nonsubsidi, kenaikan daya tarif listrik, dan kenaikan bahan pokok termasuk telur. 

"Sekarang dengan BBM. Dan itu sangat berdampak pada ongkos produksi yang mau tidak mau harus dinaikkan. Ditambah daya beli masyarakat menurun. Seperti buah simalakama, harus ditelan meskipun pahit,” ungkapnya, dikutip Selasa (6/9/2022).

Hermawati menambahkan, pelaku usaha mikro pun meski tertatih-tahih tetap mesti berjuang untuk bertahan. Beberapa strategi harus dilakukan pelaku usaha mikro.

Ada yang mencari solusi mengganti bahan alternatif yang lebih murah atau mengurangi jumlah besar kecil barang produksi. Bahkan, sebagian lagi harus rela menerima keuntungan yang lebih minim.

"Solusi terakhir mau tidak mau harus menaikkan harga meskipun sedikit. Jika harga dinaikkan otomatis akan berdampak juga pada daya beli masyarakat, artinya pendapatan UMKM akan turun,” paparnya.

Lebih lanjut, dia berharap pemerintah fokus menstabilkan harga pokok dan ketersediaan bahan pokok di pasaran seiring dengan kenaikan BBM terseut. Karena biasanya pastinya ini semua akan berdampak kepada harga kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyebut, pemerintah harus konsekuen apabila memberikan insentif kepada UMKM. Sebab, kata dia, selama ini antara pengumuman dan realitas di lapangan acapkali berbeda.

"Misalnya pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak ada jaminan apapun untuk UMKM. Yang penting syaratnya harus ada IMB, berjalan 6 bulan, sudah masuk digital, sudah masuk QRIS, BI cheking juga ok. Tapi ujung-ujungnya KUR (kredit usaha rakyat) itu diminta juga jaminannya apa,” aku Edy, terpisah sebelumnya

Sedangkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kekhawatiran ada korelasi harga BBM naik dengan penurunan jumlah pekerja UMKM.

"Ini karena pelaku usaha UMKM melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi yang lebih tinggi dan turunnya permintaan," terangnya. Sebab, kenaikan BBM dan bahan baku, otomatis menyebabkan kenaikan beban operasional dan potensi penurunan daya beli konsumen.

Untuk itu, menurutnya pemerintah juga mestinya memberikan bantuan untuk UMKM, seperti dengan mensubsidi bunga KUR atau permodalan. 

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin, pelaku UMKM bisa melewati dampak kenaikan BBM. Teten menjelaskan, ini bukan pertama kalinya para UMKM menghadapi krisis atau kendala. 

"UMKM mempunyai daya resiliensi luar biasa. Ini bukan hal baru, ini proses bisnis biasa," tuturnya.

Pemerintah, lanjut dia, juga sedang mempersiapkan berbagai antisipasi terhadap inflasi yang terjadi di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Ini di seluruh dunia. Kita masih cukup baik, inflasi kita masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi," ulasnya. (tim redaksi)

#dampakkenaikanhargabbm
#kenaikanhargabbm
#inflasi
#dayabelimasyarakatturun
#pelakuumkm
#kur
#bantuanpermodalan

Tidak ada komentar