Breaking News

Meski sudah Minta Maaf, GM FKPPI tetap Laporkan Effendi Simbolon ke MKD

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon saat meminta maaf kepada TNI. Foto: net

WELFARE.id-Meski sudah meminta maaf karena menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas tapi Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (GM FKPPI) tetap melaporkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kamis (15/9/2022). 

Ketua Umum GM FKPPI, Shandy Mandela Simanjuntak memastikan laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang sebelumnya memerintah prajurit TNI AD, termasuk FKPPI untuk bertindak atas pernyataan Effendi.

”Tidak. Enggak ada urusannya itu (instruksi Kasad), kami datang ke sini (MKD DPR) murni, karena niat kami. Kami tidak dibayar, tidak diberi apa pun, kami bergerak murni atas nama organisasi dan diri sendiri, kami tersinggung karena kami putra putri prajurit, ayah saya sudah meninggal dimakamkan di makam pahlawan TNI sebagai institusi dihina dan direndahkan derajatnya, maka kita harus bertindak sebagai warga negara,” ujar Shandy di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Shandy juga mengaku pihaknya sakit hati dengan pernyataan Effendi Simbolon. Dikatakan, gerombolan alam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermakna pengacau. Padahal, TNI sudah jelas posisisnya mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Hari ini kami melaporkan demi membela martabat TNI, bahwa TNI lahir dari rahim rakyat, maka tidak mungkin TNI menjadi sebuah gerombolan dan pengacau, mereka mewakafkan diri dan hidupnya demi bangsa dan negara. Oleh karena itu kami hari ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap TNI,” cetus Shandy juga.

Shandy mengaku tidak mempermasalahkan jika Effendi Simbolon sudah menyampaikan permohonan maaf. GM FKPPI tetap meminta pertanggungjawaban Effendi atas pernyataan yang tidak sepatutnya dari seorang anggota DPR. 

Dia berharap MKD memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. ”Itu (sanksi) bukan kewenangan kami, kami akan berkiblat pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi, artinya kami menyerahkan kepada MKD, untuk memberikan keadilan atas pernyataan yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang Dewan Perwakilan Rakyat,” cetusnya juga.

Menurut Shandy lagi, tidak masalah juga jika saat ini banyak pihak yang melaporkan Effendi Simbolon ke MKD. Dia menilai hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara untuk minta keadilan atas pernyataan Effendi Simbolon.

Tercatat, hingga saat ini, terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Effendi Simbolon. Tiga laporan mulai digarap MKD dengan memanggil para pelapor, yakni perorangan B. Denny Namang, Organisasi Pemuda Panca Marga dan Organisasi LSM Antartika. Effendi Simbolon juga sudah dipanggil MKD terkait pelaporan tersebut.

Sementara itu, MKD memutuskan tidak melanjutkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Effendi Simbolon atas ucapannya TNI seperti gerombolan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (5/9/2022). MKD menyebutkan Effendi Simbolon sudah meminta maaf secara terbuka. (tim redaksi)

#polemik
#effendisimbolon
#gerombolan
#kasad
#tniangkatandarat
#mkd
#dprri
#fkppi

Tidak ada komentar