Breaking News

Mendag Zulhas Tanggapi Santai Gugatan Uni Eropa terkait Pelarangan Bijih Nikel di WTO

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Foto: net

WELFARE.id-Pelarangan ekspor bahan mentah mineral yakni bijih nikel oleh pemerintah Indonesia berbuah gugatan ke World Trade Organization (WTO). Selain Uni Eropa, sejumlah negara lain juga menggugat keputusan pemerintah Indonesia tersebut. 

Gugatan itu berawal dari sikap pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel. Pelarangan tersebut demi mengembangkan hilirisasi produk di dalam negeri. Tujuannya, untuk menambah nilai tambah produk Sumber Daya Alam (SDA) tersebut. 

Saat dikonfirmasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi dengan santai gugatan ke WTO tersebut. ”Iya tidak apa-apa, yang paling penting tidak boleh melarang. Melarangnya itu yang jadi problem," ujar menteri yang akrab disapa Zulhas ini usai memaparkan Kinerja 100 Hari, Minggu (25/9/2022).

Zulkifli juga mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu keputusan WTO. ”Kita tunggu saja panel putusannya nanti apa, kalau sudah putusan, kita ada beberapa langkah, bisa banding ya nanti kalau sudah putusan dulu baru kita bersikap," paparnya. 

Untuk diketahui, Indonesia sedang menghadapi tuntutan dispute settlement di WTO. Ini merupakan gugatan keberatan atas kebijakan pelarangan bahan mentah Indonesia oleh Uni Eropa.

Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Hanya saja, tidak hanya Uni Eropa yang berkeberatan dengan kebijakan Indonesia tersebut.

Mengutip situs resmi WTO, disebutkan pihak ketiga yang ikut dalam dispute tersebut adalah Brasil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. 

Sebelumnya, di hadapan para ekonom Presiden Jokowi mencontohkan nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi industri tembaga lewat akuisisi PT Freeport Indonesia sejak 2018. 

Akuisisi itu dilakukan setelah PT Freeport tidak kunjung menyepakati permintaan pemerintah Indonesia untuk membangun fasilitas smelter di Gresik, Jawa TImur. Pembangunan smelter itu menurut Jokowi akan selesai pada 2024 mendatang. (tim redaksi)

#perdagangan
#gugatan
#worldtradeorganization
#wto
#pelaranganekspor
#bijihnikel
#menteriperdagangan
#zulkiflihasan

Tidak ada komentar