Breaking News

Kenaikan BBM Subsidi, Bisa Jadi Momentum Dorong Transisi Energi ke EBT

Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Foto: Ilustrasi/ Antara

WELFARE.id-Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto, menyarankan, agar pemerintah mulai mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Kenaikan harga BBM, kata dia, bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan energi nasional.

"Ini menjadi kesempatan pemerintah untuk fokus melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable," kata dia, dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/9/2022). Ia mengatakan, kenaikan harga BBM mau tak mau harus diterima.

Sebab, tujuan kebijakan tersebut untuk menekan defisit APBN. Termasuk juga agar subsidi dari pemerintah lebih tepat sasaran.

Apalagi, ia menilai, posisi Indonesia berat karena sebagai net importir BBM, harga pembelian minyak mentah harus menggunakan dolar dan ketentuan harga minyak dunia. Akibatnya, terdapat selisih besar yang ditanggung APBN jika harga BBM tak dikerek.

Teguh mengatakan, selain APBN lebih sehat, penyesuaian harga BBM ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan impor minyak. Dengan demikian, pemerintah bisa melonggarkan tekanan kepada nilai tukar rupiah ke depannya.

Pemerintah pun, kata dia, juga telah menerapkan kebijakan yang tepat, yaitu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sesaat sebelum menaikkan harga BBM. BLT yang masuk ke dalam program bantuan sosial (bansos) itu menggunakan anggaran tambahan Rp24,17 triliun.

"Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM. Dan juga patut diingat, saat pandemi COVID-19 kemarin pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak COVID-19," kata dia.

Transisi energi terbarukan di Indonesia memang terbilang lambat. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho mengatakan, transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih terkendala, artinya masih belum optimal.

Menurutnya, ada lima hal yang dianggap menghambat transisi menuju EBT di Indonesia. Pertama, paket kebijakan dan Undang-Undang (UU) EBT yang belum kunjung disahkan.

"Sampai saat ini masih digodok di DPR dan menurut saya ini perlu dipercepat," ujarnya dalam webinar di Jakarta, bulan lalu. Ia mencontohkan, UU No 4 tahun 2009 tentang minerba yang dianggap sukses mempercepat hilirisasi row material sehingga memiliki nilai tambah.

"Menurut saya di sektor EBT perlu segera didorong adanya UU EBT. Sehingga perencanaan dan juga arah policy dari pengembangan EBT ini menjadi lebih terarah dan juga lebih terukur," harapnya.

Ia juga menambahkan, faktor yang kedua adalah feed in tariff yang diberikan oleh pemerintah dinilai masih kurang. Menurutnya harga beli yang ditetapkan oleh pemerintah masih rendah.

"Di kami ada bahkan ditawar hingga USD5,8 sen per kWh menurut kami ini sangat jauh. Kalau di Eropa itu bisa masih lebih dari sekitar USD9 sen bahkan belasan sen per kWh," ungkapnya.

Faktor ketiga adalah EBT Indonesia masih sangat bergantung terhadap impor. "Ini perlu kita push melalui UU nantinya katakanlah solar panel harus diproduksi di dalam negeri, sehingga mendorong industri pembangkit EBT di Indonesia," terangnya.

Sedangkan yang keempat menurut Fathul adalah masih minim financing khusus EBT. Seharusnya, tambahnya, ada semacam green bound, perusahaan-perusahaan yang mengembangkan EBT.

Yang terakhir, yakni harga EBT masih belum kompetitif dibandingkan dengan harga energi fosil. "Sebetulnya dengan krisis hari ini dimana energi fosil harganya menjadi tinggi, BBM pertalite keekonomiannya mencapai Rp17.000 sampai Rp19.000 per liter ini sebetulnya menjadi sinyal bagi pemerintah dan juga bagi pemain EBT bahwa kali ini harga EBT bisa jadi lebih murah dibandingkan dengan energi fosil," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bantuan sosial atau bansos pemerintah untuk menghadapi dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, bisa menekan angka kemiskinan sampai 1,07 persen. 

Dia menambahkan, bansos tambahan yang dianggarkan Rp24,17 triliun itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, jenis pertalite dan solar pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.

"Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen," ulasnya. (tim redaksi)

#energibarudanterbarukan
#ebt
#faktorpenghambatpengembanganebt
#inflasi
#kenaikanbbmbersubsidi
#transisiebt

Tidak ada komentar