Breaking News

Keluarga Brigadir J Tolak Adanya Dugaan Pelecehan Seksual yang Dilempar Komnas HAM, Kamaruddin: Kenapa Isu Itu Terus Dimainkan Padahal Sudah di-SP3?

Screenshot foto mendiang Brigadir J dan tersangka Putri Candrawathi. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Pengungkapan kasus kematian Brigadir J masih bergulir. Kasus tersebut kembali panas usai Komnas HAM memunculkan kembali isu pelecehan seksual Putri Candrawathi.

Menanggapi rekomendasi Komnas HAM soal isu pelecehan yang hingga kini tuai prokontra, Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir J buka suara. Ia menduga, ada pihak lain yang memang dibayar untuk bicara soal adanya pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Kamaruddin bahkan menduga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, bahkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tidak bekerja secara profesional. Pasalnya, mereka tetap menyebut ada pelecehan seksual meski Dirtipidum Bareskrim Polri mengatakan tidak ditemukan bukti adanya pelecehan.

"Mengenai tuduhan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas itu kita harus waspadai. Mengapa mereka ini terus mengatakan dugaan pelecehan seksual padahal sudah di-SP3?" ucapnya, dikutip Rabu (14/9/2022).

Ia melanjutkan, sudah jelas bahwa laporan mengenai pelecehan seksual tidak terbukti atau tidak ditemukan buktinya, atau tidak terjadi menurut Dirtipidum Bareskrim Polri maupun oleh Kabareskrim Polri. "Yang terjadi itu pembunuhan terencana. Tapi kenapa mereka selalu berkata terjadi pelecehan?" katanya dengan nada bertanya.

Mungkin, lanjut Kamaruddin, diduga mereka telah melakukan kontrak di awal. "Harus selalu mengatakan itu (ada pelecehan seksual)," kata Kamaruddin, dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu (11/9/2022).

Dugaan ini disampaikan Kamaruddin, merujuk pernyataan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sebelumnya telah menolak dua amplop berwarna cokelat dari orang suruhan Ferdy Sambo. "Dan di balik kontrak ini mungkin ada (wan)prestasi. 

Jadi kalau dia tidak mengucapkan (pelecehan) itu, mungkin akan ada wanprestasi, 'lu kan sudah dibayar misalnya, harus selalu ngomong pelecehan, tapi kenapa enggak ngomong'," dugaan Kamaruddin.

Ia lantas melanjutkan, terbukti dari LPSK tidak mau ngomong (ada pelecehan) lagi. "Karena mereka menolak amplop-amplop itu," ulasnya.

"Tapi yang lain kan tidak ada cerita menolak, karena tidak menolak, berarti diduga menerima," sambungnya. 

Bantahan Komnas HAM

Lantaran menyebut adanya dugaan Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dituding menerima suap. Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menantang pihak yang menuding membuktikan ucapannya.

"Siapa bilang? Kan sudah, enggak usah dibahas lagi lah. Termasuk mereka bilang saya terima uang, silahkan tuduh apapun, silakan buktikan. Tapi saya enggak akan mau bantah-bantah itu, untuk apa sudah selesai," ungkap Taufan, dikutip Rabu (14/9/2022).

Komnas HAM menyebut jika kasus Brigadir J sudah dirampung dan laporannya sudah diberikan kepada Polri. "Detailnya ada di situ, laporan kepada Presiden. Tadi sudah kami sampaikan poin-poinnya, nanti kami serahkan kepada DPR," janjinya.

Komnas HAM memiliki lima poin rekomendasi untuk pemerintah terkait kasus Brigadir J. Rekomendasi tersebut yaitu,

1. Komnas HAM meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian Repulik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya;
2. Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala tekait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainya yang dilakukan oleh anggota Polri;
3. Melakukan pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri;
4. Komnas HAM meminta dipercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri;
5. Komnas HAM meminta infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) diperhatikan, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaanya. (tim redaksi)

#komnasham
#dugaanadanyapelecehanseksualputricandrawathi
#putricandrawathi
#pengacarakeluargabrigadirj
#kasuspembunuhanbrigadirj
#rekomendasikepresiden
#rekomendasikomnasham

Tidak ada komentar