Breaking News

Imbas Kenaikan BBM, Tarif Angkutan Umum di Banten Naik 30 Persen

Penumpang menunggu keberangkatan bus di Terminal Pakupatan, Kota Serang, Banten. Foto: net

WELFARE.id-Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di Provinsi Banten diperkirakan akan naik sekitar 20-30 persen.
 
Meski begitu, keputusan ini menunggu aturan resmi dalam bentuk surat keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Banten dan juga kepastian kenaikan tarif masih menunggu regulasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan pihaknya telah mengumpulkan pengusaha angkutan umum, Organda dan pejabat Dishub di kabupaten kota di Provinsi Banten untuk membahas tarif angkutan umum setelah adanya kenaikan harga BBM. 

Pembahasan tarif angkutan umum penting dilakukan agar kenaikan tarif angkutan tidak melewati batas kewajaran. ”Saat rapat besaran kenaikan tarif ada pengurus dari Organda, Damri, dan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan kabupaten dan kota,” kata Tri, Jumat (8/9/2022).  

Tri juga mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan stakeholders, diputuskan bahwa kenaikan diperkirakan akan berkisar 20-30 persen dari tarif sebelumnya. Bila saat ini, misalnya tarif angkutan umum Rp5.000, maka kenaikannya adalah 20-30 persen dari tarif tersebut atau sekitar Rp1.000-Rp1.500.

”Jadi nanti bisa dihitung sendiri kenaikannya,” kata Tri juga. Meski demikian, katanya juga, untuk kenaikan tarif angkutan umum itu pihaknya akan tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat. 

Sebab rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama dengan Organda pusat dan stakeholders lain akan menggelar rapat pada pekan ini.

”Kita tunggu aturannya dulu supaya enak ngomongnya,” cetusnya juga. Terkait sudah adanya angkutan umum yang sudah menaikkan tarif sebelum ada keputusan gubernur, Tri mengatakan untuk sementara akan membiarkan. 

Namun, nanti tarif itu kemudian harus menyesuaikan dengan aturan yang akan dibuat kemudian dalam bentuk surat keputusan gubernur. Yakni, terkait besaran kenaikan yang diperbolehkan.

Sementara itu, Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Serang Saefulloh yang hadir mewakili Organda Provinsi Banten mengatakan, terjadi perdebatan dengan penentuan tarif angkutan umum ini. Perdebatan terutama terjadi akibat perbedaan pandangan dari kepala Dishub di tingkat kabupaten/kota. Tapi katanya juga diputuskan kenaikan 20-30 persen. (tim redaksi)

#kenaikanharga
#bbm
#angkutanumum
#provinsibanten
#akdp
#dishubbanten
#organda

Tidak ada komentar