Breaking News

Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa Kasus Minyak Goreng

Sidang kasus mafia minyak goreng di PN Jakpus (net)

WELFARE.id-Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak keberatan atau nota eksepsi yang diajukan lima terdakwa kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). 

Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistens Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. 

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang. "Mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ucap hakim ketua Liliek Prisbawono Adi dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, dikutip Rabu (14/9/2022). 

Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pembuktian terkait perkara yang menjerat lima terdakwa tersebut. 

Agenda berikutnya, JPU pada Kejaksaan Agung RI akan menghadirkan empat orang saksi pada Selasa (20/9/2022). "Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara terdakwa," tandasnya. 

Dalam kasus ini, mantan Dirjen Daglu didakwa melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. 

Tindakan Wisnu memberikan persetujuan ekspor (PE) juga diduga telah memperkaya orang lain maupun korporasi. Menurut Jaksa, perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya. Akibatnya, timbul kerugian sekitar Rp18,3 triliun 

Kerugian tersebut merupakan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp12.312053.298.925. “Merugikan keuangan negara sejumlah Rp6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,” kata Jaksa saat membacakan dakwaannya. 

Lebih lanjut, Jaksa menyebut, dari perhitungan kerugian negara sebesar Rp6 triliun, negara menanggung beban kerugian Rp2.952.526.912.294,45 atau Rp2,9 triliun. 

Menurut Jaksa, kerugian keuangan negara itu merupakan dampak langsung dari penyalahgunaan fasilitas persetujuan ekspor (PE) produk CPO dan turunannya atas perusahaan yang berada di bawah naungan Grup Wilmar, Grup Permata Hijau, dan Grup Musim Mas. Wisnu dan empat tersangka lain didakwa memanipulasi pemenuhan persyaratan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). 

DMO merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit memenuhi stok dalam negeri. Sementara itu, DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri. 

Akibat DMO tidak disalurkan, negara akhirnya mesti mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu beban masyarakat. “Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam penyaluran BLT tambahan khusus minyak goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” tutur Jaksa. 

Adapun sejumlah korporasi yang menerima kekayaan dalam akibat persetujuan ekspor CPO itu adalah Grup Wilmar sebanyak Rp1.693.219.882.064, Grup Musim Mas Rp626.630.516.604, dan Grup Permata Hijau Rp124.418.318.216. 

Jaksa lantas mendakwa WIsnu, Lin Che Wei, Stanley, Pierre, dan Master dengan Pasal yang sama. Mereka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Menanggapi putusan hakim, Kuasa hukum Pierre Togar Sitanggang yang merupakan salah seorang dari lima terdakwa kasus ekspor bahan baku minyak goreng yakni Refman Basri, mengajukan banding terkait penolakan eksepsi kliennya. "Kami akan mengajukan banding sesuai dengan keputusan tadi, yakni keberatan atas eksepsi penolakan," kata Refman Basri. 

Basri menyatakan, akan mempersiapkan diri untuk persidangan yang dijadwalkan pada Selasa (20/9) pekan depan. Selanjutnya, pihaknya akan melihat materi perkara. Sebab, saat ini persidangan masih belum masuk pada materi perkara. "Nanti kami lihat pada saat berkembang dan terkait kejaksaan akan tahu mana bukti yang ternyata masuk, dan tadi sudah dibahas mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya. 

Kuasa hukum Togar lainnya, Denny Kailimang mengatakan saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng ini harusnya diperiksa sejak tahap awal. Berdasarkan aturan dalam KUHAP, dasar dari suatu penyidikan harus ada laporan tentang temuan, bukan hanya didasarkan pada laporan intelijen saja. "Ini diperlukan agar tidak rancu, undang-undangnya sudah mengatur," ujarnya. 

Ia menilai pada masa sekarang semua perkara harusnya disampaikan secara terbuka di persidangan. Keberatan tersebut juga langsung disampaikannya kepada majelis hakim usai membacakan putusan sela. "Harus ada laporan dan identitasnya. Jangan digelap-gelapkan. Zaman sekarang kan tidak begitu lagi karena ada KUHAP," pungkasnya. (tim redaksi) 

#mafiaminyakgoreng
#minyakgoreng
#sidangkasusminyakgoreng
#hakimtolakeksepsiterdakwaminyakgoreng
#tipikor
#pnjakartapusat

Tidak ada komentar