Breaking News

Gawat! Jokowi Larang Pembangunan PLTU Batu Bara, 150 Ribu Pekerja Terancam Nganggur

Selain untuk penyediaan energi listrik, batu bara juga membuka banyak lowongan pekerjaan. Foto: net

WELFARE.id-Pelarangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara resmi dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu juga, Jokowi meminta menteri terkait menyusun peta jalan percepatan penghentian atau mempensiunkan PLTU yang masih beroperasi.

Kebijakan Presiden Jokowi itu resmi tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan aturan tersebut. 

Tujuan keluarnya kebijakan pelarangan pembangunan PLTU baru itu ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan di Tanah Air. 

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3. Pada Pasal 3 (1) berbunyi: "Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral."

Namun di sisi lain, pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru dilarang, kecuali salah satunya bagi PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya perpres ini.

Bila itu terjadi, maka PLTU Batu bara segera dihentikan operasionalnya dan dilarang pembangunan PLTU baru kecuali yang telah masuk dalam RUPTL sampai 2030, maka ini dikhawatirkan bisa berdampak pada sektor tenaga kerja pertambangan batu bara.

Bila perpres ini diterapkan maka diperkirakan ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Industri batu bara dan juga PLTU akan terkena dampak signifikan dari kebijakan ini yang tak lain berujung pada upaya mencapai target netral karbon di 2060 atau lebih cepat. 

Bukan di Indonesia saja, pengurangan pemakaian batu bara juga akan terjadi di seluruh dunia untuk mengurangi dampak global warming atau kerusakan alam akibat karbon. 

Tapi perlu diketahui, batu bara merupakan komoditas andalan RI saat ini. Bahkan, pada 2020 Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok (China) dan India. Apalagi, industri ini menyerap banyak tenaga kerja.

Selama ini, industri batu bara telah menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 150 ribu orang pada 2019 lalu. Hal tersebut tertuang dalam data Booklet Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020.

”Industri batu bara menyerap tenaga kerja hingga 150.000 pada tahun 2019. Komposisi tenaga kerja asing sebanyak 0,1 persen," tulis Booklet Batu Bara Kementerian ESDM 2020 tersebut.

Jumlah tenaga kerja tersebut bahkan belum termasuk penyerapan tenaga kerja di bidang operasional PLTU batu bara. Bila dimasukkan dengan tenaga kerja di PLTU, maka artinya jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan menjadi lebih besar lagi.

Karena itu, bila pemerintah sepenuhnya menghentikan penggunaan PLTU maupun produksi batu bara, maka artinya harus siap-siap membuka lapangan kerja baru untuk ratusan ribu tenaga kerja RI yang saat ini bekerja di industri pertambangan batu bara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (15/11/2021), mengatakan bahwa pemerintah berencana mengurangi 5,52 GW PLTU sampai 2030.

Pengurangan itu terdiri dari PLTU Jawa - Bali sebesar 3,95 GW dan Sumatera sebesar 1,57 GW. ”Kami rencanakan early retirement PLTU batu bara, Jawa-Bali phase out 3,95 GW dan Sumatera phase out 1,57 GW sampai 2030," ujarnya, Senin (15/11/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menuturkan bahwa konsumsi batu bara nasional diperkirakan akan berkurang 175-190 juta ton per tahun atau setara pengurangan pendapatan Rp25 triliun per tahun bila PLTU batu bara dihentikan sama sekali.

Karena itu, menurutnya juga, pemerintah dinilai harus memacu hilirisasi batu bara untuk menggantikan hilangnya pasar.

"Sampai 2060 diperkirakan pemakaian batu bara akan berkurang sebesar 175-190 juta ton atau sekitar Rp25 triliun. Pemerintah harus memacu tumbuhnya hilirisasi batu bara," ujarnya, Kamis (11/11/2021).

Dia juga menjelaskan, konsumsi batu bara dalam negeri secara global masih kecil. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, konsumsi batu bara Indonesia baru sekitar 2,2 persen dari total porsi konsumsi batu bara dunia.

Angka pemakaian batu bara RI, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki porsi 54,3 persen, India dengan 11,6 persen, dan Amerika Serikat sebanyak 6,1 persen. "Indonesia masih jauh lebih rendah pemakaian batu baranya," ujarnya.

Sebagai pengganti kehilangan pendapatan dari sektor batu bara ini, menurutnya juga, pemerintah harus mencari alternatif pengganti sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri lainnya untuk mendukung pembangunan nasional.

”Ini juga akan berdampak kepada pengurangan lapangan kerja, baik tenaga kerja langsung atau tidak langsung, dari pertambangan batu bara. Ini harus dicarikan jalan keluarnya," tandasnya. (tim redaksi)

#batubara
#presidenjokowi
#peraturanpresiden
#perpres112/2022
#pelaranganpltubatubara
#energiterbarukan
#energilistrik

Tidak ada komentar