Breaking News

Dunia Was-Was Kena Serangan Nuklir Korut, Usai Kim Jong Un Teken UU Baru

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Foto: Istimewa/ KCNA via AP

WELFARE.id-Kim Jong Un bikin panik warga dunia. Pasalnya, pemimpin Korea Utara (Korut) itu baru saja mengumumkan undang-undang (UU) baru yang menyatakan, bahwa Korut berhak menggunakan senjata nuklir termasuk dalam serangan pendahuluan atau preemptive.

UU baru itu juga menyatakan status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir tak dapat diubah. Tak hanya itu, aturan anyar tersebut turut melarang perundingan denuklirisasi.

Melansir media pemerintah KCNA, Sabtu (10/9/2022) melaporkan, aturan baru tersebut menyatakan, bahwa Korut terindikasi sedang bersiap untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. 

Parlemen Korea Utara, Majelis Rakyat Tertinggi, meloloskan UU baru itu pada Kamis (8/9/2022), sebagai pengganti UU 2013 yang pertama kali menguraikan status nuklir negara Korea Utara.

"Yang paling penting dari membuat undang-undang kebijakan senjata nuklir adalah untuk menarik garis yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak ada tawar-menawar atas senjata nuklir kami," kata Kim Jong Un dalam pidato di majelis.

Ia juga menambahkan, bahwa dirinya tidak akan pernah menyerahkan senjata bahkan jika negara itu menghadapi 100 tahun sanksi. Di antara skenario yang dapat memicu serangan nuklir adalah ancaman serangan nuklir yang akan segera terjadi, jika kepemimpinan negara, orang atau keberadaan berada di bawah ancaman, atau untuk menang selama perang, di antara alasan lainnya.

Menurut KCNA, seorang wakil di majelis mengatakan, UU itu akan berfungsi sebagai jaminan hukum yang kuat untuk mengonsolidasikan posisi Korea Utara sebagai negara senjata nuklir dan memastikan "karakter transparan, konsisten dan standar" dari kebijakan nuklirnya. 

Melansir Reuters, Direktur Urusan Regional di Forum Pasifik yang berbasis di Hawaii Rob York mengatakan, senjata nuklir dalam penggunaan sangat jarang.

"Bisa jadi juga, nuklir hanya jadi produk dari posisi Korea Utara. Untuk menakar, seberapa besar nilai senjata nuklirnya dan betapa pentingnya mereka melihatnya untuk kelangsungan hidupnya,” prediksinya.

UU tahun 2013 menetapkan bahwa Korea Utara dapat menggunakan senjata nuklir untuk mengusir invasi atau serangan dari negara nuklir yang bermusuhan dan melakukan serangan balasan. 

Sedangkan UU baru lebih dari itu, yakni memungkinkan serangan nuklir preemptive jika serangan dekat dengan senjata pemusnah massal atau terhadap "target strategis" negara itu, termasuk kepemimpinannya, terdeteksi.

"Singkatnya, ada beberapa keadaan yang sangat kabur dan ambigu di mana Korea Utara sekarang mengatakan mungkin menggunakan senjata nuklirnya," kata Chad O'Carroll, pendiri situs pelacakan Korea Utara, NK News, di Twitter.

“Saya membayangkan tujuannya adalah untuk membuat para perencana militer Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan berhenti sejenak untuk memikirkan berbagai tindakan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya,” paparnya.

Seperti UU sebelumnya, versi baru bersumpah untuk tidak mengancam negara-negara nonnuklir dengan senjata nuklir kecuali mereka bergabung dengan negara bersenjata nuklir untuk menyerang Korea Utara. 

UU baru menambahkan, bagaimanapun, bahwa Korut dapat meluncurkan serangan nuklir preemptive jika mendeteksi serangan yang akan segera terjadi dalam bentuk apa pun yang ditujukan pada kepemimpinan Korea Utara dan organisasi komando pasukan nuklirnya.

Itu adalah referensi yang jelas untuk strategi "Kill Chain" Korea Selatan, yang menyerukan untuk menyerang infrastruktur nuklir dan sistem komando Korea Utara terlebih dahulu jika ada dugaan serangan yang akan segera terjadi. 

Di bawah undang-undang tersebut, Kim Jong Un memiliki "semua kekuatan yang menentukan" atas senjata nuklir. Tetapi jika sistem komando dan kontrol terancam, maka senjata nuklir dapat diluncurkan "secara otomatis".

Tak lama setelah Korut secara resmi mengesahkan hak untuk menggunakan serangan nuklir preventif, Kementerian Luar Negeri Rusia pun berkomentar. "Langkah baru-baru ini oleh AS mempersulit untuk meyakinkan Korut bahwa keamanannya dapat dijamin dengan cara politik, bukan militer," kata Kementerian Luar Negeri Rusia mengutip RIA. 

Rusia juga menuduh Washington merusak stabilitas semenanjung. Sementara itu, Prancis mengutuk Korut atas undang-undang yang menyatakan peluncuran serangan nuklir preventif kepada musuh. UU tersebut dinilai ancaman bagi perdamaian dunia.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (10/9/20222), pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis itu muncul setelah media pemerintah Korut melaporkan bahwa Pyongyang telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan serangan pencegahan dari musuh--termasuk dalam menghadapi serangan konvensional. 

"Eskalasi baru dari pihak berwenang Korea Utara ini merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan regional," kata seorang juru bicara kementerian

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut, Prancis mencatat dengan sangat prihatin atas deklarasi yang semakin agresif dari Korea Utara. Langkah Pyongyang secara efektif dinilai menghilangkan kemungkinan pembicaraan denuklirisasi.

Pemimpin Korut Kim Jong Un mengatakan, bahwa status negara itu sebagai negara nuklir sekarang tidak dapat diubah. Pengumuman itu datang pada saat ketegangan meningkat antara Korea Utara dan Korea Selatan. (tim redaksi)

#uunuklirkorut
#koreautara
#ketegangankorutkorsel
#kimjongun
#pemimpinkorut
#statusnegaranuklir
#denuklirisasi

Tidak ada komentar