Breaking News

Terkait Mutasi 25 Personel Polri, Kabareskrim: Tak Profesional Tangani Penembakan Brigadir J

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi 25 personel Polri dengan Surat Telegram bernomor 1628/VIII/KEP/2022/ 4 Agustus 2022 guna transparansi dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J dipuji banyak pihak.

25 personel ini telah diperiksa oleh tim khusus yang dipimpin oleh Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) itu terdiri dari tiga jenderal, 5 komisaris besar polisi (kombespol), 3 AKBP, 2 kompol, 7 personel perwira pertama, serta 5 personel bintara dan tamtama.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan Tim Khusus (Timsus) Polri bakal mengevaluasi penanganan laporan polisi (LP) yang dilayangkan oleh istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Candrawathi dan mantan ajudannya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E di Polda Metro Jaya.

"Kami juga dari timsus mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan LP limpahan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis malam (5/8/2022).

Dia juga menyebutkan, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri terhadap LP yang dilakukan oleh keluarga Brigadir Yosua, dan limpahan dari Polda Metro Jaya berisi LP Putri Chandrawathi tentang pelecehan dan laporan ancaman pembunuhan dari Bharada E. Dua LP yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni dari Putri Chandrawathi dan Bharada E.

Laporan tersebut sebelumnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada tahap penyelidikan awal. Kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya, belakangan diambil alih oleh Bareskrim Polri. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat khusus (irsus) timsus Polri, didapati ada 25 personel Polri tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP).

Mereka merusak dan menghilangkan barang bukti di Kompleks Rumah Dinas Polri Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk itu, menurut Agus, Bareskrim Polri melakukan evaluasi terhadap kedua LP tersebut.

"Akan dilakukan evaluasi oleh Timsus Polri secara bersama-sama untuk mengkaji apakah tahapan-tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang kasus ini sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terbuka," ujar Agus jug.

Untuk diketahui, 25 lima personel Polri itu berasal dari satuan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Selatan yang saat ini, sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Timsus Polri. Sebagian dari 25 personel tersebut bakal ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani pemeriksaan.

Nantinya apabila ditemukan pelanggaran pidana dari perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti dan menyembunyikan barang bukti sehingga menghambat proses penyidikan akan diproses secara etik. 

Menurut Agus juga, penyidik menunggu rekomendasi dari Irwasum yang menjadi dasar dilakukannya peningkatan status 25 personel Polri yang merusak barang bukti di TKP penembakan Brigadir J tersebut.

Apakah mereka menjadi bagian daripada pelaku di dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yait ada yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana atau karena kuasanya memberikan perintah untuk melakukan kejahatan termasuk memberikan kesempatan dan bantuan, sehingga kejahatan itu bisa terjadi.

"Ini akan menjadi landasan kami dalam melakukan proses penyidikan yang kami lakukan," kata jenderal bintang tiga ini lagi. Dalam kasus itu, penyidik tim khusus Bareskrim Polri telah menetapkan Bharada E sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Dalam sangkaan ini terindikasi Bharada E tidak seorang diri melakukan aksinya, ada kemungkinan tersangka lain terlibat. Agus menyebutkan, penyidik belum menerapkan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak keluarga Brigadir J karena proses penyidikan masih dalam pendalaman.

"Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan Pasal 340 karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan tim yang dilakukan," ujar mantan Kapolda Sumatra Utara itu juga.

Agus juga menambahkan ketidakprofesionalan personel Polri dalam penanganan awal kasus tewasnya Brigadir J, mengakibatkan penuntasan kasus jadi terkendala.

"Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan sehingga membutuhkan waktu untuk mengungkap tuntas kasus ini," tandas Agus juga. (tim redaksi)

#pembunuhan
#brigadirj
#timsuspolri
#kapolri
#jenderalsigitlistyoprabowo
#kabareskrim
#komjenagusandrianto

Tidak ada komentar