Breaking News

Tanggul Limbah Batu Bara di Kaltara Jebol, DPR Minta Izin Perusahaan Dicabut

Tanggul limbah batu bara di Malinau Jebol (net) 

WELFARE.id-Tanggul atau penampung air limbah aktivitas batu bara milik PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) dilaporkan jebol. Tanggul tersebut diketahui berada di Desa Langgap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.  

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (14/8/2022) itu mengeluarkan air limbah berwarna hitam sedikit ke kuning-kuningan. Jebolnya tanggul tersebut membuat salah satu akses jalan umum yang berada di Desa Langgap tak bisa dilewati masyarakat khususnya para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat.  

Masyarakat sekitar yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Malinau Selatan pun turun langsung melihat dampak dari jebolnya tanggul limbah milik PT KPUC tersebut. 

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Malinau Selatan, Elisa Lungu saat diwawancarai Radar Tarakan melalui telepon mengatakan peristiwa jebolnya tanggul limbah milik PT KPUC tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 Wita. "Pagi sekitar jam 6 kita terima laporan. Dapat laporan itu, kita kumpul teman-teman aliansi untuk memonitor langsung dampak dari tanggul yang jebol," kata Elisa dikutip Jumat (19/8/2022). 

Elisa menambahkan Aliansi juga telah melaporkan hal ini kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek Malinau Selatan yang merupakan wilayah hukum Polres Malinau. Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Malinau Selatan juga mendesak pihak PT KPUC untuk memberhentikan aktivitasnya dalam pertambangan. "Kami sudah minta perusahaan untuk setop aktivitas dan mereka mengikuti," tambahnya. 

Menurut Elisa, dengan jebolnya tanggul limbah milik PT KPUC tersebut. Membuat sungai sekitar semakin tercemar limbah pertambangan batu bara. Jebolnya tanggul tersebut akan menjadi bukti Aliansi Masyarakat Adat Malinau Selatan bahwa pencemaran sungai di Malinau Selatan memang benar adanya.  

Mereka juga sudah melaporkan hal ini kepada DLH Provinsi Kaltara. Namun, Elisa mengaku saat melakukan aksi di DPRD Provinsi Kaltara beberapa waktu lalu, DLH Kaltara tidak membenarkan adanya pencemaran sungai akibat aktivitas tambang batu bara yang beroperasi di Kecamatan Malinau Selatan.  

Jebolnya tanggul tersebut bukanlah yang pertama kali. Dari penelusuran, pada 2021, Walhi pernah mengabarkan  tanggul jebol. "Sungai Malinau di Kalimantan Utara kembali dicemari limbah beracun dari tambang batu bara. Tanggul kolam limbah PT Kayan Putra Utama Coal kembali jebol pd minggu malam (7/2/2021). Ekosistem sungai hancur & PDAM, berhenti memproduksi air bersih dari sungai tersebut." Cuit @WALHI_Kaltim di Twitter. 

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus menyoroti berulangnya kasus jebol tanggul limbah tambang batubara PT. KPUC di Kabupaten Malinau, Kaltara. 

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk kejahatan korporasi. “Tanggul itu kembali jebol dan kejadian ini selalu berulang setiap tahun hingga mengakibatkan bencana lingkungan yang berbahaya dan sangat merugikan warga sepanjang Sungai Malinau,” katanya. 

Ia  menilai PT KPUC telah lalai serta tidak peduli terhadap potensi dampak yang ditimbulkannya. “Pemerintah harus mempertimbangkan pembekuan dan pencabutan izin perusahaan ini, tidak bisa ditolerir lagi,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. 

Deddy menyampaikan, dirinya sudah menyurati berbagai pihak yang terkait pada tahun 2021, ketika tanggul limbah jebol dan menyebabkan puluhan ribu ikan sungai mati. 

Saat itu, PDAM tidak berfungsi dan petambak di hilir gagal panen. 

Saat itu Tim Gakum Kementerian LHK dan Kementerian ESDM sudah melakukan investigasi dan meminta perusahaan memperbaiki manajemen pengelolaan limbahnya. 

Akan tetapi menurut pejabat Direktorat Jendral Minerba, pihak perusahaan kurang koperatif sehingga diharuskan memberikan laporan bulanan. “Jadi memang tidak ada keseriusan perusahaan untuk membenahi manajemen pengelolaan limbah hingga hari ini. Bahkan menurut informasi warga, perusahaan tersebut membuang limbah setiap malam dan ketika hujan turun. Saya melihat kejadian ini sudah sampai pada tahap kejahatan korporasi,” ujar Deddy. 

Pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Menteri ESDM dan Dirjen Minerba, Kementerian LHK, Menteri Investasi dan pihak kepolisian. 

Semua berjanji akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan secepat mungkin. “Saya akan menagih dan mengawasi implementasinya. Saya berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan secara hukum dan sesuai regulasi yang ada,” tegas Deddy. 

Itu karena dampak yang ditimbulkan terhadap para petambak udang dan ikan yang produktivitasnya dilaporkan menurun hingga 30 persen dan gagal panen ketika terjadi pencemaran berat. 

Menurutnya, tidak ada yang tahu kualitas air sungai itu sebab aparatur terkait di bawah terkesan menutup mata dan menganggap tidak ada masalah. “Rakyat butuh keadilan dan lingkungan hidup yang aman serta sehat. Mereka tidak anti investasi tetapi sebaiknya investasi itu jangan hanya mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak,” pungkas Anggota Komisi VI DPR itu. (tim redaksi) 

#tangguljebol
#tanggulpenampunganlimbahbatubara
#limbahbatubara
#kaltara
#malinau
#malinauselatan
#walhi
#greenpeace
#pencemaranlingkungan

Tidak ada komentar