Breaking News

Sri Mulyani : APBN 2023 SDM Tetap Prioritas Utama, Kemudian Pembangunan Infrastruktur Termasuk IKN

Sri Mulyani. Foto: net

WELFARE.id-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat. 

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2023 akan diprioritaskan untuk pembangunan IKN hingga pemilihan umum (pemilu). 

Untuk mendukung prioritas tersebut, pemerintah akan menggunakan prioritas belanja nasional maupun daerah. "Prioritas (APBN) nasional tahun depan adalah adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya," ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet yang membahas RAPBN 2023 di Kantor Presiden, dikutip Selasa (9/8/2022) 

Dia melanjutkan, dari sisi pendapatan negara untuk tahun depan akan menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, pada tahun ini pendapatan negara yang didapat dari komoditas ekspor sangat tinggi. 

Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara dari penerimaan pajak komoditas tahun ini sebesar Rp297 triliun. "Mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi Bea Cukai kita mendapatkan bea keluar Rp48,9 triliun pada 2022 terutama untuk komoditas yang bayar biaya keluar seperti CPO dan ini mungkin juga tidak akan terulang pada level yang setinggi ini," tukasnya. 

"Karena kalau kita lihat tahun Ini harga-harga dari minyak dalam hal ini mencapai USD95 atau bahkan di atas USD100 per Barrel. Tahun depan diperkirakan akan melemah pada level 90 dan untuk harga-harga seperti batubara yang mencapai USD244, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level USD200," jelas Sri Mulyani. 

Sehingga, menurutnya, semuanya harus dipertimbangkan di dalam estimasi penerimaan negara tahun depan. Sementara itu, untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp993 triliun pada tahun depan. 

Belanja ini akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional. "Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," tuturnya. 

Sri Mulyani mengungkapkan, pada 16 Agustus mendatang Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR. Sehingga, besaran RAPBN tidak disampaikannya pada hari ini. 

"Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini. Namun presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya," pungkasnya. (tim redaksi) 

#rapbn
#rapbn2023
#apbn
#apbn2023
#apbnuntukikn
#pembangunanikn

Tidak ada komentar