Breaking News

Sinyal Redenominasi Gara-Gara Uang Kertas Baru, BI Buru-Buru Bantah

Uang kertas tahun emisi 2022. Foto: Ilustrasi/ Dok.BI

WELFARE.id-Bank Indonesia (BI) baru saja mengumumkan uang baru. Berbentuk rupiah kertas dari pecahan Rp1.000 hingga terbesar Rp100 ribu.

Namun yang menjadi perbincangan warganet adalah adanya isu redenominasi yang menguat dengan dikeluarkannya uang kertas tahun emisi 2022. Dengan tegas, BI membantah sinyal redenominasi itu.

"Tidak ada kaitan dengan redenominasi," ungkap Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim, dikutip Kamis (25/8/2022). BI sengaja menghilangkan tiga angka nol paling belakang karena sistem pengamanan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 diubah.

Ia menjelaskan satu unsur pengaman dalam uang rupiah kertas tahun emisi 2022 adalah electrotype dengan varian dari tanda air (watermark). Sementara, electrotype pada uang rupiah kertas tahun emisi sebelumnya berbentuk ornamen khas Indonesia.

"Di (uang rupiah kertas tahun emisi) 2022 electrotype berbentuk angka yang melambangkan nilai nominal. Tiga angka nol tidak dicantumkan dengan pertimbangan teknis dan untuk kemudahan identifikasi," jelas Marlison.

Selain itu, ukuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022 juga lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Jika angka nol lebih lengkap, sambung Marlison, maka ukuran angka yang ditulis di uang rupiah kertas tahun emisi 2022 otomatis akan lebih kecil. 

Hal itu akan membuat masyarakat kesulitan mengidentifikasi pecahan uang tersebut. "Secara teknis karena masalah ruang yang terbatas dan untuk kemudahan identifikasi oleh masyarakat," tegasnya.

Pada Juli 2020 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah kembali berencana untuk merealisasikan penyederhanaan angka pada mata uang atau redenominasi dalam lima tahun ke depan. Dengan kata lain, redenominasi akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang diteken Sri Mulyani pada 29 Juni 2020 lalu. 

Dalam beleid itu, Sri Mulyani memasukkan Rancangan Undang-undang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) sebagai salah satu ruu yang diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (Prolegnas) periode 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Sri Mulyani, urgensi penyusunan RUU Redenominasi adalah peningkatan efisiensi perekonomian, salah satunya melalui waktu transaksi yang lebih cepat.

Selain itu, redenominasi juga dapat menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN karena jumlah digit rupiah yang lebih sedikit. Redenominasi rupiah sebenarnya bukan rencana baru. 

Hal ini pernah diusulkan oleh Darmin Nasution saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia tahun 2010. Saat itu, bank sentral ingin menyederhanakan rupiah dengan memangkas tiga digit nol di belakang. Contohnya, uang kertas Rp1.000 diubah menjadi Rp1. (tim redaksi)

#sinyalredenominasi
#bankindonesia
#uangkertasrupiah
#tahunemisi2022
#electrotype
#watermark

Tidak ada komentar