Breaking News

Simpanan Pemda "Menggunung" di Bank Tembus Rp200 Triliun, Jokowi Terus Pelototi Kinerja Kepala Daerah

Tumpukan uang rupiah. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan mencapai Rp212,44 triliun hingga akhir Juli 2022. Posisi ini turun Rp8,51 triliun atau 3,85 persen dari posisi Juni yang sebesar Rp220,95 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, meski tercatat turun namun secara tiga bulan berturut-turut angkanya masih tinggi di atas Rp200 triliun. Dengan rincian bulan Mei, dana pemda saat itu menyentuh Rp200,75 triliun. 

"Kemudian naik di Juni menjadi Rp220,95 triliun, dan turun di Juli menjadi Rp212,4 triliun," rincinya dalam webinar "APBN Kita", dikutip Jumat (19/8/2022). Dengan perkembangan tersebut, ia berharap, transfer dana pemerintah pusat ke daerah bisa mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

Secara wilayah, Jawa Timur masih mencatatkan saldo tertinggi sebesar Rp22,94 triliun. Sedangkan terendah berada di wilayah Sulawesi Barat sebesar Rp800 miliar.

"Jawa Timur adalah yang paling tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Barat (Jabar). Jabar bahkan meningkat jumlah dari dana yang disimpan di perbankan. Ini untuk kab/kota di wilayah tersebut," bebernya.

Lebih lanjut, berdasarkan provinsinya, yang paling tinggi dari dana yang disimpan di perbankan adalah DKI Jakarta dengan besaran Rp7,33 triliun. Sedangkan terendah berada di provinsi Kepulauan Riau yakni Rp20 miliar.

"Kita harapkan segera bisa digunakan. Karena tinggal lima bulan ke depan di dalam bisa menggunakan dana yang terutama berasal dari transfer pemerintah pusat untuk membantu rakyat kita memulihkan sosial ekonominya," ajaknya.

Sementara itu, akselerasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus terus ditingkatkan karena hingga akhir Juli  terkontraksi 6,6 persen atau senilai  Rp432,11 triliun dari pagu Rp1.188 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat Rp462,54 triliun. "Ini berarti daerah baru belanja 36,4 persen. Ini lebih rendah dari belanja pemerintah yang rerata sudah mencapai diatas 45% pada bulan Juli," tambahnya.

Lebih lanjut, berdasarkan belanja per jenisnya, belanja pegawai mengalami penurunan 7,8 persen karena adanya penurunan belanja honorarium.  Namun penurunan itu dinilai baik karena belanja pegawai di daerah yang selama ini terlalu dominan diharapkan dapat dikendalikan.

"Yang kita inginkan adalah belanja di bidang ekonomi, perlindungan sosial dan kegiatan yang bisa meng-empower kegiatan ekonomi di daerah," harapnya. Sementara itu, untuk jenis belanja modal melonjak 9,5 persen mencapai Rp31,4 triliun. 

Realisasi ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp28,7. "Kenaikan lainnya juga terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar 0,6 persen, menjadi Rp109,83 triliun di Juli," ucapnya.

Sejalan dengan fakta tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah mulai dari Gubernur, Walikota, hingga Bupati untuk tidak bekerja secara standar atau rutinitas. Ia mengaku jengkel dengan penyerapan belanja daerah yang masih minim.

"Inilah kenapa saya sampaikan kenapa kita tidak boleh bekerja rutinitas dan standar. Kenapa ini saya sampaikan karena juga belanja di daerah itu masih sampai hari ini, belanja daerah belanja APBD baru 39,3%, hati-hati ini baru Rp472 triliun," kata Jokowi, melansir YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/8/2022).

Padahal, lanjut Jokowi, perputaran uang di daerah sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Namun faktanya, kas keuangan daerah yang masih mengendap masih begitu besar. Padahal, dana tersebut bisa meningkatkan aktivitas pemerintah daerah.

"Saya cek dan tahu angkanya uang APBD di bank masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya. (tim redaksi)

#danadaerahmengendap
#danadaerahbelumterpakai
#menterikeuangan
#srimulyaniindrawati
#presidenjokowidodo
#apbd
#belanjadaerah
#danamengendap
#pertumbuhanekonomidaerah

Tidak ada komentar