Breaking News

Setelah Kena Cekal, Surya Darmadi Akhirnya Memberi Kabar

Surya Darmadi, buronan KPK dan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma yang rugikan negara Rp78 triliun. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Usai resmi dicekal Ditjen Imigrasi sejak pekan lalu, buronan tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma yang rugikan negara Rp78 triliun, Surya Darmadi menyerah. Lama menghilang, buronan KPK dan Kejagung Surya Darmadi alias Apeng akhirnya buka suara.

Melalui kuasa hukumnya Juniver Girsang, ia berjanji akan kooperatif dan siap diperiksa Kejagung, Senin (15/8/2022) hari ini. "Bahwa setelah mempertimbangkan saran dari kami dan setelah berdiskusi dengan keluarga, Saudara Surya Darmadi dengan itikad baik memutuskan datang ke Indonesia pada hari Senin, 15 Agustus 2022, sedianya akan tiba di Jakarta," kata Juniver dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (15/8/2022).

Juniver memastikan, bahwa kliennya siap mengikuti proses hukum di KPK maupun di Kejagung. Surya juga diketahui sedang dalam perawatan.

"Bahwa ayah klien kami meneguhkan langkah untuk mengikuti semua proses hukum di KPK dan Kejaksaan Agung RI. Beliau siap/bersedia mengikuti semua prosedur/proses hukum yang ada walaupun saat ini sedang dalam perawatan dokter," lanjut Juniver.

Selaku pengacara, Juniver lantas memohon untuk mencabut pencekalan terhadap kliennya. Hal itu bertujuan demi kelancaran kliennya dalam mengikuti proses hukum.

"Bahwa oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami sebagai pihak yang sudah berupaya meyakinkan Surya Darmadi agar kooperatif mengikuti Indonesia, memohon agar status cekal terhadap saudara Surya Darmadi kiranya dicabut agar beliau tidak terhalang untuk hukum mengikuti proses hukum di KPK dan Kejaksaan," pintanya.

Juniver menyebut, bahwa dirinya juga telah memberikan nasihat kepada Surya Darmadi untuk kooperatif. Salah satunya yakni menyiapkan data ataupun dokumen untuk membela diri.

"Bahwa untuk menghadapi permasalahan hukum tersebut, kami telah memberikan nasihat dan pendapat hukum kepada saudara Surya Darmadi untuk mempersiapkan data-data/dokumen yang berisikan fakta hukum agar bisa membela diri," ungkapnya lagi.

Ia juga menyebut, kliennya sempat bersurat ke Kejaksaan Agung terkait pemanggilannya. Surat itu terlihat per tanggal 9 Agustus 2022. Dalam surat tersebut, Surya mengaku tidak bisa memenuhi panggilan Kejagung pada Kamis (11/8/2022) lalu. 

Dirinya tidak bisa memenuhi panggilan itu lantaran kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, pihaknya belum menerima surat dari tersangka kasus dugaan korupsi Rp78 triliun, Surya Darmadi, yang mengklaim akan pulang ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mempersilakan, Surya Darmadi jika ingin datang langsung ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. "Kami belum menerima suratnya. Kita tunggu saja kalau mau datang silakan, itu yang kita harapkan," ujar Ketut kepada wartawan, Minggu (14/8/2022).

Ketut menekankan, pihaknya tak hanya menunggu kedatangan Surya Darmadi selama ini. Menurutnya, Kejagung terus berupaya mencari Surya Darmadi.

"Sudah 3 kali bersurat dan diumumkan di surat kabar nasional," ucapnya. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar akan pulang pada Senin (15/8/2022) besok.

"Kita lihat ke depannya. Jangan berandai-andai, silakan datang," imbuh Ketut. Sebelumnya, Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 2019 dalam kapasitasnya sebagai Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, kasus ini bermula pada 2003. Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma diduga melakukan kongkalikong dengan Thamsir Rachman, yang menjabat Bupati Indragiri Hulu saat itu. 

Ia mengatakan, keduanya diduga kongkalikong terkait perizinan kegiatan pengolahan kelapa sawit perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi. "Bahwa pada 2003, SD selaku pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani) melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Indragiri Hulu (periode 1999-2008) untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit ataupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Ketut Sumedana.

Anak buah Surya Darmadi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Suheri Terta, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Sebagai informasi, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, terhadap Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Hingga persidangan Annas Maamun selesai, Surya Darmadi pun tak kunjung datang memenuhi panggilan KPK. Hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai buron, namanya masuk ke daftar pencarian orang (DPO). (tim redaksi)

#buronankpk
#buronankejagung
#suryadarmadi
#apeng
#kasusdugaanpenyerobotanlahansawit
#kerugiannegara
#kasuskorupsi
#masukdpo
#daftarpencarianorang
#kenacekal

Tidak ada komentar