Breaking News

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditarget Beroperasi Juni 2023, Dananya dari APBN

Kereta cepat. Foto: Ilustrasi/ Dok.KCIC

WELFARE.id-Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dijanjikan mulai beroperasi Juni 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Kereta cepat kita sampaikan Insya Allah bulan September ini kita akan kedatangan mulai kereta cepatnya dan kita akan terus uji coba. Insya Allah di tahun depan bulan Juni sudah mulai bisa operasi," ujarnya usai Rapat Terbatas di Jakarta, dikutip Jumat (26/8/2022).

Ia menambahkan, dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Kementerian BUMN bersama para menteri-menteri lainnya juga membahas potensi ekonomi yang dapat dibangun dari sebuah ekosistem yang menyeluruh dari transportasi massal. "Yang ada di kota Jakarta nanti tembus juga menyambungkan ke Jawa Barat. Kita tahu LRT ini sekarang, ditambah tentu kereta api luar yang sudah dibangun oleh KAI, ditambah MRT," paparnya.

Presiden RI Jokowi juga menyampaikan bahwa pihak Jepang akan berkomitmen untuk membantu mulai dari pendanaan hingga pembangunan MRT secara berkelanjutan. "Hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Jepang ini menjadi sebuah ekosistem yang menjadi sebuah satu kesatuan," imbuhnya.

Harapannya, lanjutnya, ketika ketiga transportasi disatukan dari Jakarta ke Jawa Barat, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru. "Karena kenapa, tentu hasil rapat tadi kita ingin membangun kawasan yang selama ini kita tahu bahwa Jawa Barat sebagai potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak kalah pentingnya dengan daerah-daerah lain," jelasnya.

Erick menambahkan, apalagi, di Provinsi tersebut susah ada pembangunan infrastruktur penunjang sektor logistik. "Di sana sudah terjadi pembangunan Patimban. Di rapat seminggu yang lalu para menteri sudah berkoordinasi memutuskan Kertajati itu akan menjadi salah satu pusat daripada yang namanya airport untuk kargo yang selama ini potensi yang tidak pernah kita liat potensinya," bebernya.

"Artinya apa? Ketika ada Patimban, ada kargo, dan kami juga ditugaskan baru saja membangun kawasan industri Subang yang merupakan satu kawasan yang menyeluruh ini jadi konektivitas antara logistik dan manusianya," imbuhnya. Sementara itu, Pemerintah mengaku masih merundingkan soal skema pembagian beban atas pembengkakan biaya atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). 

Hal ini untuk menghindari proyek ini berujung mangkrak dan justru merugikan. "Jadi kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya, dan akan jadi, ya harus kita jadikan saja. Karena nggak mungkin akan jadi mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif ke ekonomi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPR RI, Kamis (25/8/2022).

Ia mengaku sudah menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait cost overrun dari proyek tersebut. Namun ia tidak menyebut besaran hasil temuan dari lembaga audit internal pemerintah tersebut.

Bendahara negara itu mengatakan, kepemilikan modal dari masing-masing konsorsium berimplikasi terhadap besaran pembengkakan biaya yang harus ditanggung. Artinya, beban atas pembengkakan biaya tersebut yakni 60% untuk Indonesia dan 40% untuk konsorsium Tiongkok.

"Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman, nah ini yang sedang kita rundingkan," kata Sri Mulyani. Adapun besaran beban yang harus ditanggung tersebut di luar dari suntikan modal yangs telah diberikan pemerintah belum lama ini. 

Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara Rp4,3 triliun kepada PT KAI. Dana tersebut hanya untuk memenuhi setoran modal awal yang seharusnya sudah dipenuhi konsorsium Indonesia.

Sri Mulyani juga kembali mengungkit cerita awal mula APBN akhirnya terpaksa masuk ke dalam proyek ini dari rencana awal hanya dengan skema business-to-business (B2). Menteri BUMN saat itu mengaku tidak memerlukan APBN untuk proyek tersebut karena perusahaan pelat merah yang masuk dalam konsorsium itu punya aset yang cukup untuk menyetor modal awal.

Sayangnya, setelah dihitung, aset yang dimiliki BUMN konsorsium tidak cukup. "Maka kemarin dengan perubahan Perpres kami memberikan PMN ke PT KAI sebesar Rp4,3 triliun," ungkapnya.

APBN kini masuk menutupi kebutuhan proyek ini. Namun, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan transparan dengan uang negara yang mengalir ke proyek tersebut. 

Kalaupun menyedot APBN, dia memastikan sudah berdasarkan landasan hukum yang jelas dan dipertanggungjawabkan maksimal melalui audit BPKP. "Sama seperti banyak negara-negara di dunia ya kita akan terus mencoba membangun infrastruktur secara perencanaan lebih baik, eksekusi lebih baik. Sehingga tidak menimbulkan simpang siur terutama mengenai peranan APBN dalam proyek tersebut," tuntasnya. (tim redaksi)

#proyekkeretacepatjakartabandung
#proyekinfrastruktur
#pendanaanapbn
#menteribumn
#erickthohir
#menkeu
#srimulyaniindrawati
#apbn
#jadwalpengoperasian

Tidak ada komentar