Breaking News

Polisi Bekukan 843 Rekening Terkait ACT

Yayasan ACT (Foto: net) 

WELFARE.id-Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih terus menelusuri kasus dugaan penyelewengan sumbangan yang dikelola Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Kepolisian telah melakukan penelusuran terhadap 843 rekening yang terkait para tersangka serta pihak yang berkaitan dengan kasus penyelewengan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Kepala Bagian Penerangan Masyarakat (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyampaikan, 843 rekening itu telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA Yayasan ACT dan afiliasinya serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan,” kata Nurul dalam konferensi persnya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

Nurul menyampaikan, penyidik juga akan melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap 777 rekening milik ACT ke pihak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengetahui status rekening tersebut. 

"Untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kemensos sebagai rekening resmi yayasan," kata Nurul. 

Menurut Nurul, saat ini penyidik telah bekerja sama dengan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT. 

Berdasarkan data terbaru yang ditemukan penyidik, uang senilai Rp3 miliar sudah diamankan dari beberapa rekening ACT. “Selain itu ditemukan dana sebesar Rp5 miliar rupiah yang juga akan dilakukan pemblokiran,” tandasnya. 

Terpisah, lembaga itu ditengarai turut memangkas dana bantuan bencana alam. Dugaan ACT memotong dana untuk bantuan bencana alam disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Menurut Muhadjir, indikasi itu berdasarkan temuan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial. "Ada indikasi dia juga mengambil dana-dana untuk bantuan bencana alam itu dengan jumlah tertentu," ujarnya di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (2/8/2022). 

Muhadjir menjelaskan, berdasarkan aturan pihak pengumpul dan pengelola dana untuk bencana alam tak boleh mengambil sepeser pun. "Untuk bencana alam itu harus nol (potongan)," tegasnya. 

Muhadjir melanjutkan, temuan lain yang diperoleh Irjen Kemensos juga mengungkapkan ACT mengambil biaya operasional di atas batas ketentuan yang seharusnya. "Jejak ketemu, dia sendiri mengakui bahwa dia telah mengambil biaya untuk operasional itu di atas yang seharusnya, 10 persen dia ambil 13,6 persen," lanjutnya. 

Dalam proses penyidikan Bareskrim, mereka menemukan dugaan sejumlah penyimpangan yang dilakukan ACT. Salah satunya, penyidik Bareskrim Polri menemukan dugaan penyalahgunaan uang hibah dari ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Uang para ahli waris korban yang diduga diselewengkan itu sebesar Rp34 miliar, dari total Rp137 miliar yang diberikan Boeing. 

Padahal para ahli waris itu mempercayakan ACT untuk mengelola uang hibah dari Boeing. Hasil penyidikan memperlihatkan dana dari Boeing itu diduga diselewengkan untuk berbagai macam hal, mulai dari pengadaan truk, pembangunan pesantren, bahkan operasional koperasi. 

Pertama, untuk pengadaan armada rice truck senilai Rp 2 miliar. Lalu, untuk program big food bus senilai Rp2,8 miliar, dan untuk pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai Rp8,7 miliar. Kemudian, untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar, lalu Rp3 miliar digunakan untuk dana talangan CV CUN, serta Rp7,8 miliar untuk talangan PT MBGS. 

Para tersangka turut diduga menikmati uang hasil penggelapan sumbangan itu dalam bentuk gaji. Jumlah gaji yang mereka terima mulai dari puluhan hingga ratusan juta yang diduga dari penggelapan donasi. 

Dari hasil penyidikan Bareskrim, Ahyudin menerima gaji sekitar Rp450 juta setiap bulan saat masih menjabat. Sedangkan Ibnu Khajar menerima gaji sekitar Rp150 juta, Hariayana dan Novariadi sekitar Rp50-100 juta. 

Dari hasil penyidikan juga terungkap dugaan para tersangka terindikasi melakukan pencucian uang hasil penggelapan. Caranya adalah dengan membentuk sejumlah perusahaan cangkang dengan kegiatan usaha yang berbeda. Perusahaan cangkang itu adalah PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, PT Global Itqon Semesta. Selanjutnya ada PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global. 

Dalam perkara ini, penyidik Bareskrim turut menyita puluhan kendaraan operasional ACT. Kendaraan yang disita itu terdiri dari 44 mobil dan 12 sepeda motor. 

Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, pada 29 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyatakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membongkar tentang bagaimana cara ACT memotong uang sumbangan hingga Rp450 miliar, dalam kurun 2005 sampai 2020. 

Menurut Ramadhan, uang sumbangan yang dikumpulkan oleh ACT dalam waktu 15 tahun itu jumlahnya mencapai Rp2 triliun. Dalih para tersangka, kata Ramadhan, uang sebesar Rp450 miliar itu digunakan untuk operasional ACT. "Dengan alasan operasional, di mana sumber anggaran operasional didapat dari pemotongan yang dilakukan oleh pengurus yayasan," ujar Ramadhan. 

Ramadhan menjelaskan, ACT menerapkan sistem pemotongan donasi 20-30 persen mulai 2015. Sedangkan pada 2015 sampai 2019, ACT memotong dana donasi sebesar 20-30 persen. Kemudian, sejak 2020 hingga tahun ini, ACT memotong uang donasi sekitar 30 persen. "Pada tahun 2015 sampai 2019 dasar yang dipakai oleh yayasan untuk memotong adalah surat keputusan dari pengawas dan pembina ACT dengan pemotong berkisar 20-30 persen," ujarnya. (tim redaksi) 

#act
#aksicepattanggap
#rekeningactdiblokir
#penyelewengandanaact
#bareskrikpolri
#actpotonguangdonasi

Tidak ada komentar