Breaking News

Permohonan Justice Collaborator Dikabulkan LPSK, Bharada E Dilindungi Ketat 24 Jam

Bharada E. Foto: Istimewa/ Dok.jpnn

WELFARE.id-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akhirnya mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Bharada E alias Richard Eliezer. LPSK menjamin memberikan perlindungan selama 24 jam.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menegaskan, keputusan perlindungan justice collaborator Bharada E telah disepakati oleh para pimpinan lembaganya. Sehingga, pihaknya memastikan melindungi saksi pelaku yang mau bekerjasama mengungkap tabir misteri pembunuhan Brigadir J.

"Sekarang udah ditetapkan (Bharada E) sebagai perlindungan LPSK untuk dijadikan justice collaborator," ujar Hasto, dikutip Selasa (16/8/2022). Hasto menjelaskan, permohonan tersebut dikabulkan dengan menempatkan penebalan pengawalan terhadap Bharada E selama 24 jam di Rutan Bareskrim Mabes Polri.

"Ya dia mendapatkan perlindungan karena dia ditahan di Bareskrim ya. Kita akan memberikan penebalan dengan menempatkan orang secara 24 jam pengawalan di tempat dia ditahan itu," bebernya.

Pengawalan 24 jam tersebut, lanjut Hasto, dilakukan LPSK guna memastikan kegiatan yang diberikan kepada Bharada E selama ditahan di Bareskrim, aman dan tidak membahayakan nyawanya. "LPSK bisa mengikuti semua hal yang akan dilakukan terhadap Bharada E ini, ya pemeriksaan dan sebagainya," imbuhnya.

Namun, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi memastikan, akan ada sanksi jika Bharada E tak konsisten dengan keterangan yang disampaikan. Sanksi itu, kata LPSK, adalah dicabutnya status JC.

"Jika kemudian soal ketidakyakinan atau berubah keterangan, maka ada konsekuensinya status JC-nya itu bukan status permanen, tapi status itu bisa dicabut. Tidak berlaku apabila saksi pelaku ini kemudian tidak konsisten dalam berikan keterangannya," tegasnya.

Menurut Edwin, nantinya hakim dalam pengadilan juga menentukan terkait justice collaborator tersebut. Hal itu, kata Edwin, akan ditentukan dalam pengadilan.

"Termasuk di bagian akhir adalah putusan hakim. Nanti hakim akan memutuskan apakah terdakwa misalnya Bharada E diputuskan atau tidak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau JC," tandasnya.

Pendapat Komnas HAM

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan, Bharada Richard Elizier Pudihang Lumiu atau Bharada E terindikasi kuat terlibat obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi persnya, dikutip Selasa (16/8/2022).

Anam menjelaskan, dugaan terjadinya obstruction of justice semakin menguat dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal itu diketahui Komnas HAM setelah meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Brigadir J yang berada di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo

Juga menemui langsung Bharada E yang tengah ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. "Salah satu yang paling penting yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice,” kata Anam. 

Dilansir dari Cornell Law School, obstruction of justice adalah segala tindakan mengancam (lewat kekuasaan, komunikasi) memengaruhi, menghalangi, menghambat sebuah proses hukum administratif. Singkatnya, obstruction of justice adalah segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses penegakan hukum. (tim redaksi)

#justicecollaborator
#lpsk
#bharadae
#tersangkapembunuhbrigadirj
#obstructionofjustice
#komnasham
#penebalanpengamanan
#kasuspolisitembakpolisi
#brigadirj

Tidak ada komentar