Breaking News

Pemkab Pandeglang Anggarkan Rp38 Miliar untuk Beli Sepeda Listrik, Kasat Lantas Ingatkan Aturan Ini

Demo mahasiswa terkait rencana pembelian sepeda listrik Rp38 miliar di Pemkab Pandeglang. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Niatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menganggarkan dana dari APBD setempat sebesar Rp38 miliar demi membeli sepeda listrik (selis) untuk tingkat RT/RW se-Kabupaten Pandeglang terus menuai kontroversi.  

Meski ditolak banyak pihak tapi Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan kalau anggaran sebesar Rp38 miliar itu sangat kecil. 

Namun di sisi lain, ternyata sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Terkait aturan penggunaan sepeda listrik, Kasat Lantas Polres Pandeglang, AKP Jeany Vidianiati juga turut angkat bicara. Ia membenarkan jika sepeda listrik memiliki larangan agar penggunaanya tidak membahayakan keselamatan.

Jeany mengungkapkan, sepeda listrik tidak boleh dipergunakan di jalan protokol di Kabupaten Pandeglang atau jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya.

”Sepeda listrik itukan ada kecepatannya nih, itu sesuai tidak. Kalau misalkan lebih dari 150 cc itu tidak boleh karena membahayakan misalnya kebut-kebutan,” katanya, Sabtu (20/8/2022).

Perwira pertama Polri ini bahkan sudah menerapkan aturan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Pandeglang. Ia berkaca pada Kabupaten Lebak, di sana banyak anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik secara ugal-ugalan.

”Sepeda listrik membahaykan kalau dipakai oleh anak dibawah umur, pakai kebut-kebutan nantinya,” cetusnya juga.

Adapun aturan Penggunaan Sepeda Listrik dalam pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dijelaskan mengenai persyaratan keselamatan penggunaan sepeda listrik. Berikut aturan penggunaan sepeda listrik:

1. Memiliki lampu utama
2. Alat pemantul cahaya (reflector) posisi belakang atau lampu
3. Sistem rem yang berfungsi dengan baik
4. Alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan
5. Klakson atau bel
6. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam).

Tak hanya itu aturan lain penggunaan sepeda listrik yakni, pengguna harus menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun dan tidak diizinkan mengangkut penumpang kecuali ada tempat duduk untuk penumpang.

Selain itu, warga juga dilarang melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. Apabila pengguna sepeda listrik berusia 12-15 tahun, maka harus didampingi oleh orang dewasa.

Sementara itu, Pasal 5 menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik bisa dioperasikan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Lajur khusus yang dimaksudkan adalah lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Adapun kawasan tertentu yang dimaksud untuk penggunaan sepeda listrik adalah yakni, pemukiman,
jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (car free day), kawasan wisata, area kawasan perkantoran dan area di luar jalan. (tim redaksi)

#kontroversi
#pengadaanbarang
#sepedalistrik
#selis
#pemkabpandeglang
#bupatipandeglang
#irnanarulita

Tidak ada komentar