Breaking News

Mutasi Empat PNS Pemprov Banten Diduga Sarat KKN, Pengamat: Evaluasi Pj Sekda Banten!

Pengamat Kebijakan Publik Banten Moch Ojat Sudrajat. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Kinerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten M Tranggono dapat sorotan. Pasalnya, selama tiga bulan menjabat sebagai Pj Sekda kinerja M Tranggono mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan.

Pengamat Kebijakan Publik Banten Moch Ojat Sudrajat mengatakan tindakan yang dilakukan Pj Sekda Banten dinilai tidak paham dengan urusan birokrasi di Provinsi Banten meski nyaris setiap hari rapat dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Karena itu, Ojat mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengevaluasi kinerja Tranggono yang juga saat ini masih menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur (SAG) Banten tersebut. 

”Menjelang tiga bulan setelah dilantik sebagai Pj Sekda Banten pada tanggal 23 Mei 2022 lalu, maka kami berpendapat kinerja M Tranggono sebagai Pj Sekda patut dievaluasi,” terang Ojat, Sabtu (6/8/2022).

Menurut Ojat yang juga mantan juru bicara Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat berkonflik dengan mantan Gubernur Banten Wahidin Halim ini, alasan perlu dilakukannya evaluasi terhadap Pj Sekda karena telah membuat sebuah kebijakan yang sangat fatal dan dapat merusak reputasi Pj Gubernur Banten.

Ojat juga menuding Tranggono tidak mendukung program reformasi birokrasi yang saat ini tengah dijalankan oleh Pj Gubernur Banten. 

”Kami menduga Pj Sekda telah menerbitkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Banten yang ditandatangani oleh Pj Sekda sendiri terkait mutasi parsial terhadap 4 PNS sesuai seleranya sendiri dan bukan untuk kebutuhan organisasi pemerintah daerah,” terangnya juga.

Ojat merinci empat orang PNS yang dimutasi itu berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ke Samsat Rangkasbitung. Selanjutnya, dari Satpol PP Banten ke UPTD PUPR Pandeglang, dan terakhir dari Dinas Pariwisata ke UPTD PUPR Pandeglang.

”Jadi patut diduga ada unsur nepotisme atau KKN dalam proses mutasi empat staf PNS ini. Lantaran mutasi hanya dilakukan hanya untuk 4 PNS saja, sesuai selera Pj Sekda Banten,” cetus Ojat juga.

Akibat kebijakan mutasi yang dilakukkan secara parsial ini telah menimbulkan kecemburuan di kalangan staf PNS lain dan berdampak menurunkan kepercayaan ASN terhadap Pj Gubernur Banten akibat ulah Pj Sekda tersebut.

”Selain itu, kami juga tidak melihat adanya peran maksimal dari Pj Sekda Banten membenahi birokrasi di Banten ini. Ketika ada permasalahan yang menjadi isu di publik, seperti reorganisasi OPD di Pemprov Banten, Sekolah Metaverse, Sekolah SMA Terbuka, dan pelaksaanaan PPDB 2022, Pj Sekda Banten malah memilih cari selamat dan terkesan cuci tangan,” cetus Ojat juga.

Karena itu, Ojat mengancam akan mengirimkan surat resmi kepada Pj Gubernur Banten, Inspektorat Pemprov Banten dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB terkait mutasi empat PNS yang tidak sesuai prosedur tersebut.

”Selain itu juga, adanya dugaan unsur nepotisme dan maladministrasi dalam mutasi 4 orang PNS ini juga akan kami adukan ke Ombudsman,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Samsat Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Herman yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya menerima satu orang kiriman PNS yang berasal dari UPTD PJJ PUPR Banten wilayah Pandeglang.

”Betul, kami menerima satu orang PNS yang dimutasi dari UPTD PJJ PUPR Banten Wilayah Pandeglang untuk ditugaskan di Samsat Rangkasbitung,” terang Herman.

Sedangakn Pj Sekda M Tranggono yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait alasan mutasi empat PNS yang tidak serumpun yang terkesan nepotisme enggan menjawab pertanyaan media ini. 

Pesan singkat konfirmasi media ini diabaikan oleh mantan Kepala Dinas PUPR Banten yang dijadikan Staf Ahli Gubernur (SAG) oleh mantan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut. (tim redaksi)


#pemprovbanten
#mutasipns
#kkn
#nepotisme
#pengamatkebijakanpublik
#ojatsudrajat
#pjsekdabanten
#tranggono

Tidak ada komentar