Breaking News

Menteri ESDM Kebut Aturan Tarif Royalti Progresif IUP Batu Bara

Ilustrasi (net) 

WELFARE.id-Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tengah berupaya merampungkan aturan terkait dengan tarif royalti batu bara yang berlaku progresif bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Aturan baru tersebut akan diberlakukan lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.81 Tahun 2019. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, lewat revisi PP itu, tarif royalti bagi IUP batu bara bakal berlaku progresif mengikuti fluktuasi harga batu bara acuan atau HBA. “Royalti yang progresif itu sudah kita usulkan untuk direvisi dalam PP 81, jadi nanti mengikuti perkembangan harga,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, dikutip Rabu (10/8/2022). 

Arifin mengatakan, kebijakan itu bakal diselesaikan berbarengan dengan komitmen pemerintah untuk segera merampungkan badan layanan umum (BLU) Batu Bara pada tahun ini. 

Dia berharap, dua skema pungutan yang mengacu pada fluktuasi harga di pasar dunia itu dapat ikut mengoptimalkan kebijakan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara untuk industri domestik. "Sudah masuk dalam perencanaan kita,” tandasnya. 

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo membeberkan ketersediaan atau stockpile batu bara kembali mengalami penurunan yang signifikan memasuki paruh kedua tahun ini. 

Selain permintaan yang kembali melonjak, Darmawan mengatakan, seretnya ketersediaan batu bara untuk PLN juga disebabkan karena rendahnya succes rate atau efektivitas pasokan penugasan yang diberikan kepada perusahaan batu bara lewat skema DMO Juli 2022. 

Berdasarkan catatan PLN, Kementerian ESDM belakangan telah memberikan penugasan tambahan alokasi batu bara sebesar 31,8 juta ton sepanjang Januari hingga Juli 2022. Penugasan itu diberikan menyusul tren permintaan kelistrikan yang meningkat drastis seiring dengan pemulihan pandemi tahun ini. 

“Dari penugasan itu efektivitasnya succes rate-nya sekitar 45 persen yaitu 14,3 juta ton yang sudah berkontrak dari tambahan tersebut,” kata Darmawan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (9/8/2022). 

Perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kelanjutan operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) saat ini merasakan tarif royalti progresif yang sangat tinggi. 

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di tengah harga batubara acuan (HBA) yang sudah berada di atas US$ 300 per ton maka pemegang IUPK sebagai kelanjutan dari PKP2B Generasi 1 dikenakan tarif royalti progresif tertinggi yakni 28 persen.  

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan perpanjangan operasi melalui IUPK bagi tiga perusahaan yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Kendilo Coal Indonesia.  

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia memaparkan bahwa tarif royalti progresif ini hanya berlaku untuk IUPK di mana saat ini baru ada beberapa perusahaan yang dikenakan aturan ini. Sedangkan untuk perusahaan PKP2B masih mengikuti tarif royalti yang berlaku yakni 13,5 persen. 

Hendra menegaskan, sejatinya APBI mematuhi dan menghormati peraturan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah.  “Namun, kami menyadari bahwa tarif royalti progresif untuk IUPK ini sangat tinggi dan tentunya secara umum akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan,” imbuhnya. 

Hendra menjelaskan, beberapa waktu terakhir ini harga komoditas batubara melambung tinggi yang mana harga tersebut tidak mencerminkan harga fundamentalnya karena hanya berlaku  sementara. 

Yang dikhawatirkan, PP ini bisa saja berdampak jangka panjang pada saat harga batubara tertekan karena perusahaan-perusahaan yang dikenakan royalti progresif ini memiliki tambang yang usianya di atas 30 tahun. Pasalnya, semakin tua usia tambangnya, cadangan semakin tipis dan biaya produksi semakin tinggi.  

"Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga dituntut untuk berinvestasi di hilirisasi batubara yang membutuhkan investasi besar namun cukup sulit mendapatkan pendanaan. “Kami lebih melihatnya dampak pada rencana investasi keberlanjutan ke depannya untuk perusahaan di saat harga batubara rendah,” katanya. (tim redaksi

#tarifroyaltiprogresif
#sipbatubara
#batubara
#kementrianesdm
#iup
#esdm

Tidak ada komentar