Breaking News

Masih Jauh dari Target, Baru 109.370 Unit Rumah Murah Dibangun Sepanjang Semester 1/2022

Deretan rumah. Foto: Ilustrasi/ Dok.PUPR

WELFARE.id-Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaporkan bahwa sepanjang semester I-2022 telah menyalurkan sebanyak 109.370 unit rumah. 

Pada TA 2022 Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendorong masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak dengan harapan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menerangkan, jumlah unit rumah tersebut disalurkan melalui fasilitas KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2% dari target. 

Selanjutnya juga disalurkan melalui BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) telah disalurkan sebanyak 3.024 unit atau setara dari 13,4% dari target yang ditentukan. 

"Dengan semangat dari para stakeholders untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kami sangat optimistis target tersebut dapat tercapai,” sambung Herry.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni, Kementerian PUPR terus memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera. 

Sebatas informasi, harga rumah terus mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi beragam kemudahan pembayaran rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan melalui BP2BT

BP2BT adalah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Batasan penghasilan per bulan tertinggi bagi masyarakat yang ingin mengajukan adalah Rp6 juta untuk pembelian rumah tapak di wilayah selain Maluku dan Papua serta Rp8,5 juta untuk pembelian rumah susun di wilayah Maluku dan Papua.

Program tersebut akan diberikan ketika MBR telah memiliki tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka maupun dana pembangunan rumah. Pada program rumah subsidi BP2BT tersebut, masyarakat dapat memperoleh dana antara Rp32 juta hingga Rp40 juta, yang dapat digunakan untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun, maupun pembangunan rumah swadaya.

Besaran uang muka untuk kepemilikan rumah yang diberikan BP2BT paling sedikit 20 persen dan paling banyak 50 persen dari Nilai Rumah, dimana uang muka yang disediakan oleh Kelompok Sasaran minimum 5 persen. 

Sementara itu, Besaran dana untuk Pembangunan Rumah Swadaya yang diberikan BP2BT paling sedikit 20 persen dan paling banyak 50 persen dari RAB, dimana dana pembangunan rumah swadaya yang disediakan oleh Kelompok Sasaran paling sedikit 5 persen.

Kendati demikian, tidak semua tipe hunian bisa mendapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi itu. Dilansir dari website Layanan Umum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kemen PUPR dan akun Instagram Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kemen PUPR, kriteria jenis hunian yang dapat memenuhi syarat BP2BT adalah:

1. Rumah Tapak dan Rusun

Kriteria rumah tapak dan susun yang memenuhi syarat pengajuan BP2BT adalah:

- Memiliki luas lantai 21-36 meter persegi
- Khusus rumah tapak, luas tanah 60-200 meter persegi
- Rumah baru siap huni (dibangun pengembang)
- Memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, dan kenyamanan
- Dilengkapi jaringan distribusi air bersih, utilitas jaringan listrik, jalan dan drainase lingkungan, serta sarana pewadahan sampah.

2. Rumah Swadaya

Adapun untuk pembangunan rumah secara swadaya ketentuan yang harus diperhatikan adalah:

- Luas lantai 36 hingga 48 meter persegi
- Luas tanah kurang 200 meter persegi

Untuk pembangunan rumah swadaya:
- Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang
- Hunian baru pengganti rumah rusak total

Untuk perbaikan rumah swadaya:

- Perbaikan struktural dan non struktural
- Perluasan bangunan
- Dibangun di atas tanah dengan dasar hak yang sah (SHM)
- Dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Terhubung jaringan distribusi air bersih, utilitas listrik, jalan lingkungan, dan drainase lingkungan
- Memenuhi persyaratan rencana teknis bangunan. (tim redaksi)

#rumah
#subsidirumah
#kemenpupr
#mbr
#masyarakatberpenghasilanrendah
#imb
#danaflpp
#bp2bt

Tidak ada komentar