Breaking News

MA Korting Hukuman Pejabat Dinkes Banten Terdakwa Korupsi Masker COVID-19

Pengacara menenangkan Lia Susanti, pejabat Dinkes Banten saat proses persidangan korupsi masker pada Dinkes Banten di Tipikor Serang. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Masih ingat kasus korupsi pengadaan 15.000 helai masker medis jenis KN95 yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten senilai Rp1,6 miliar untuk tenaga medis dalam penanganan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020?

Nah, salah satu tersangka kasus korupsi itu yakni Lia Susanti yang merupakan pejabat Dinkes Banten dan juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dikorting hukumannya dari 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan. 

Putusan itu tertera dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA) atas nama Lia Susanti. Dalam putusan kasasi, majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. 

MA memperbaiki putusan pada Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sra tanggal 29 November 2021.

"Menyatakan terdakwa Lia Susanti telah terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," tulus putusan kasasi MA, Kamis (18/8/2022).

Selain itu juga, Lia juga dipidana dengan denda Rp50 juta dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 2 bulan.

Majelis hakim pada perkara kasasi ini adalah hakim ketua Desnayeti, hakim anggota Soesilo dan panitera pengganti kasasi adalah Lismawati.

Untuk diketahui pada putusan Pengadilan Tipikor Serang, terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp300 juta tapi jika tidak dibayar, dipidana 6 bulan penjara. 

Sedangkan di tingkat Pengadilan Tinggi Banten, putusan ini dikuatkan dan meminta terdakwa tetap ditahan. Tapi dalam kasasi vonis itu dikorting oleh MA menjadi 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. 

Sebagaimana diketahui, terdakwa lain dalam perkara ini adalah Wahyudin Firdaus (Direktur PT Right Asia Medika yang divonis bersalah dan dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan.

Hukuman tambahan diberikan kepada Wahyudin berupa uang pengganti senilai Rp200 juta. Jika tidak dibayar, harta benda disita menutupi uang pengganti. Bila tidak cukup, dipidana 2 tahun penjara.

Terdakwa ketiga adalah Agus Suryadinata, yang menggunakan PT RAM untuk pengadaan masker. Ia dipidana 6 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan penjara. 

Ia juga dihukum uang pengganti Rp1,1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta benda disita dan jika tidak mencukupi maka dipidana selama 3 tahun. Terdakwa Wahyudin dan Agus sendiri tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

Kasus ini bermula dari pengadaan sebanyak 15.000 helai masker medis jenis KN95 yang dilakukan Dinkes Banten untuk tenaga medis dalam penanganan pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. 

Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp3,3 miliar dari dana bantuan tidak terduga (BTT) tahap II Provinsi Banten. Namun, dalam proses pengadaan terdakwa Lia bersama terdakwa Wahyudin Firdaus  dan koleganya Agus Suryadinata,melakukan mark up harga satuan masker dari Rp70.000 menjadi Rp 220.000/buah. 

Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa terdakwa Lia Susanti selaku PPK menujuk PT RAM sebagai penyedia jasa pengadaan masker. Padahal, penunjukkan PT RAM itu menyalahi perundang-undangan yang berlaku. 

Sebab, PT RAM tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Terdakwa Lia juga membiarkan Direktur PT RAM Wahyudin Firdaus memberikan usulan harga masker yang sudah di-mark up. 

Padahal, harga dari PT Berkah Mandiri Manunggal (BMM) selaku penyuplai masker untuk PT RAM memberikan harga Rp88.000 per buah dengan total harga sebesar Rp1,3 miliar. 

Setelah adanya persetujuan dan perintah kerja, proyek pengadaan masker kemudian dikerjakan oleh Agus Suryadinata dengan meminjam PT RAM. Agus menjanjikan kepada Wahyudin fee atau komitmen peminjaman bendera Rp200 juta. (tim redaksi)


#korupsi
#proyekmasker
#pemprovbanten
#dinkesbanten
#keuangannegara
#mahkamahagung
#kasasi

Tidak ada komentar