Kuota Pertalite Habis September, Solar Oktober, Pengamat: Realisasi EBT Sudah Sampai Mana?

SPBU yang menjual Pertalite. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kuota BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada bulan Oktober. 

"Kalau kita asumsikan volume konsumsi (BBM) mengikuti selama delapan bulan terakhir, kuota akan habis di bulan Oktober, kalau konsumsinya tetap sama" ujar Sri Mulyani di Jakarta, dikutip Selasa (30/8/2022).

Dia merinci, setiap bulan (konsumsinya) 2,4 juta KL. "Kalau ini diikuti, bahkan akhir September ini habis untuk (kuota) Pertalite," prediksinya.

Menurutnya, bersamaan dengan itu, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini, juga akan habis pada Oktober. Sehingga, menurutnya, diperlukan anggaran subsidi dan kompensasi energi tambahan untuk menambal sisa waktu yang ada hingga akhir tahun.

"Yang terjadi sekarang, dengan pemulihan ekonomi, konsumsi dan subsidi yang masih tinggi, konsumsi Solar dan Pertalite diperkirakan jauh melampaui apa yang ada di APBN," tegasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, perkiraan ini didasarkan pada data realisasi konsumsi bahan bakar jenis ini selama tujuh bulan awal tahun ini. Dimana telah jauh melampaui separuh target APBN.

Ia menjelaskan realisasi konsumsi Solar pada bulan Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota. Dengan itu, Ia memproyeksi konsumsi Solar akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota hingga akhir tahun.

Seperti diketahui, kuota penyaluran Solar bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 15,10 juta kiloliter. Ia melanjutkan realisasi konsumsi Pertalite pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota.

Dengan itu, ia memproyeksi konsumsi Pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota pada akhir tahun. Kuota penyaluran pertalite bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa baru-baru ini menyinggung soal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah menyiapkan prakondisi konsekuensi perihal kuota BBM Bersubdisi.

"Pemerintah ini kan harusnya menyiapkan prakondisi atas konsekuensi kuota Pertalite dan Solar subsidi. Misalnya penyediaan cadangan dan optimalisasi produksi BBM dalam negeri," ujar Herry, dikutip Selasa (30/8/2022).

Ia menilai, kesiapan Pemerintah saat ini buruk terlebih menyoal BBM. Hal itu tidak terlepas dari tata kelola yang kurang maksimal dalam konteks penyediaan BBM yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Bisa diduga pemerintah kurang sigap, buruk dalam tata kelola penyediaan BBM, padahal sumbernya ada dari dalam maupun dari luar. Artinya ini sudah dihitung sebelumnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga kembali mengingatkan komitmen Pemerintah terkait Energi Baru Terbarukan sebagai alternatif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan maupun persediaan BBM. 

"Sudah ada UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai landasan hukum untuk menerapkan EBT. Saya kira ini juga akan memberikan implikasi positif ketika penerapannya berjalan misalnya bisa mengantisipasi kuota Pertalite dan Solar subsidi," bebernya.

Tidak hanya itu, dengan kondisi yang terjadi saat ini, ia berharap, pemerintah bisa lebih fokus dalam penanganan krisis energi. Dan bisa segera menghentikan sejumlah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tidak produktif dan cenderung merugikan APBN. (tim redaksi)

#pertalite

#solar

#bbmsubsidi

#apbn

#bahanbakarminyak

#energibaruterbarukan

#menterikeuangan

#srimulyaniindrawati