Breaking News

Kritikan Tiga Bulan Pj Gubernur Menjabat, Politisi Senior PDIP Banten: Stop Kontroversi!

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten, Asep Rahmatullah. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Kondisi internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selama kurang lebih tiga bulan sejak dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tidak baik-baik saja. Itu terjadi lantaran berbagai kebijakan kontroversi yang dibuat Al Muktabar.

Mulai carut-marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri tak transparan dan terindikasi kecurangan yang berujung banyaknya komplain masyarakat berujung ide Sekolah Metaverse dan SMA Terbuka, tapi tidak terealisasi.

Dilanjutkan kehebohan pengajuan Raperda Perubahan SOTK yang menghapus 8 OPD atau penggabungan 6 dinas dan 2 badan yang membuat PNS Pemprov Banten bergejolak, hingga rencana pembangunan hotel dan kantor penghubung di IKN Nusantara di Kalimantan Timur  (Kaltim) serta pembuatan rest area raksasa di Merak yang bernilai Rp400 miliar.

Berbagai kehebohan di internal pemerintahan Pemprov Banten dan ruang publik itu tidak luput dari pengamatan mantan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten. 

”Saya berharap Pj Gubernur Banten yang diangkat oleh Presiden pada 12 Mei 2022 ini bisa menjalankan RPD (rencana pembangunan daerah) yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten. Pak Al Muktabar jangan melenceng dari itu,” terangnya saat dihubungi, Sabtu (6/8/2022). 

Asep juga meminta agar Pj Gubernur Banten jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh. ”Saya sebagai warga Banten dan perwakilan partai politik berharap Pj Gubernur Banten mengkonsolidasikan OPD agar bekerja dengan baik untuk masyarakat,” terangnya juga. 

Selain itu, kata Asep lagi, dirinya berharap agar tidak ada ancaman atau tekanan kepada pimpinan OPD. ”Pj Gubernur itu harusnya meningkatkan kinerja ASN, yang melenceng diluruskan, yang baik ditingkatkan. Itu tugas seorang pemimpin,” cetus Asep lagi. 

Asep juga mengingatkan kalau jabatan Pj Gubernur Banten itu sesuai Kepres hanya berlaku selama satu tahun dan jika bagus akan diperpanjang. ”Jadi, coba selama satu tahun ini konsolidasi OPD di Pemprov Banten agar makin solid,” paparnya. 

Asep bahkan mengomentari rencana reorganisasi birokrasi di Pemprov Banten yang akan menghapus 8 OPD yang menurutnya sangat ’progresif’ yang tidak seharusnya dilakukan Pj Gubernur Banten yang baru menjabat 3 bulan. 

”Tindakan-tindakan kontroversi Pj Gubernur ini yang membuat psikologis pegawai di pemerintahan Provinsi Banten tidak kondusif. Ujung-ujungnya bila pemerintahan tidak kondusif, masyarakat yang dirugikan,” ujar juga politisi senior PDIP ini lagi. 

Asep juga menyebut rencana pembangunan hotel dan kantor penghubung Provinsi Banten di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim, yang menghabiskan ratusan miliar harus dilihat apakah rencana itu sudah ada dan direncanakan dalam RPD Banten.

”Jadi patokan kerja itu RPD Banten. Kami sebagai warga dan kader PDI Perjuangan Banten, semua yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan rencana kerja yang sudah ada dalam RPD. Jadi harus kembali ke sana. Itu patokannya,” cetus Asep juga. 

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku tidak antikritik terkait berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, politisi, dan kalangan DPRD Provinsi Banten terkait berbagai rencana yang akan dia lakukan. 

”Tapi juga harus dilihat sisi positifnya. Seperti rencana pengurangan 8 OPD itu juga ada sisi positifnya. Salam sehat dan bahagia selalu,” tulis Al Muktabar dalam pesan WhatsApp kepada media ini beberapa waktu lalu. (tim redaksi)
 

#pemprovbanten
#aseprahmatullah
#sekretarisdpdpdipbanten
#mantanketuadprdbanten
#pjgubernurbanten
#almuktabar

Tidak ada komentar